Analisis
Hilangnya Perempuan dari Visi dan Misi Capres di 2019

Hilangnya Perempuan dari Visi dan Misi Capres di 2019


Oleh Firdaus Cahyadi | Rabu, 26 September 2018 16:44 WIB | 192 Views

Emak-emak, sebuah nama yang kian popular menjelang pilpres 2019. Bahkan saking popularnya, salah satu pasangan capres mengklaim pihaknya memperjuangkan kepentingan emak-emak. Tentu yang dimaksud kepentingan emak-emak di sini adalah terkait kebutuhan rumah tangga,  yang oleh pasangan capres itu, diklaim terus meroket harganya.

Pertanyaan berikutnya tentu saja adalah benarkah capres yang akan berlaga di 2019 benar-benar memperjuangkan kepentingan perempuan?

Meragukan. Itu mungkin kata yang tepat sebagai jawabannya. Bagaimana tidak, bila kita melihat visi dan misi masing-masing pasangan capres, justru kata perempuan tidak ditemukan. Perbandingan visi dan misi pasangan capres dapat dilihat di sini.

Para pasangan capres tentu akan berkilah bahwa ketiadaan kata perempuan bukan berarti mereka tidak peduli terhadap kepentingan perempuan. Bukankah, di visi misi itu juga tidak ada kata laki-laki. Begitu mungkin mereka akan berkilah.

Sekilas jawaban mereka, para capres, itu terasa masuk akal. Namun, bila kita telisik lebih dalam, jawaban mereka nampak tercerabut dari akar persoalan yang sebenarnya.

Realitas sosial justru mengungkapkan bahwa persoalan ekonomi yang dialami perempuan diawali dengan penyingkiran mereka dari ruang-ruang publik dalam pengambilan kebijakan terkait dengan ekonomi-politik. Akibatnya, kebijakan-kebijkan pembangunan menjadi bias gender. Perempuan di tempatkan di wilayah domestik. Ketika itulah perempuan dijadikan objek bukan subjek dari kebijakan pembangunan. 

Beberapa tahun yang lalu, di sebuah diskusi mengenai agraria di IPB Bogor yang diselenggarakan oleh Sajogyo Institute misalnya, mengungkapkan bahwa alih fungsi lahan di perkotaan menjadi perumahan mewah dan kawasan komersial segelintir orang kaya, justru diawali dengan disingkirkannya perempuan dari pekerjaannya di sawah.

Disingkirkannya perempuan dari ruang-ruang publik pengambilan keputusan juga nampak dalam penyelesaian kasus lumpur Lapindo. Akibatnya, ganti rugi direduksi menjadi persoalan jual beli tanah dan rumah yang tenggelam. Persoalan dampak kesehatan dan hancurnya ekologis tidak masuk dalam perhitungan skema ganti rugi. Bahkan hingga kini tidak jelas siapa yang bertanggung jawab untuk memulihkan kerusakan alam di Sidoarjo, Jawa Timur. Jika perempuan dilibatkan sejak awal dalam ruang-ruang pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus lumpur Lapindo, mungkin akan berbeda. Kenapa demikian? Karena kepentingan perempuan lebih dekat dengan keberlanjutan lingkungan hidup. Persoalan ekologi mungkin akan diperhitungkan dalam skema ganti rugi korban lumpur.

Nah, nampaknya pasangan capres belum begitu memahami relasi perempuan dengan ekonomi-politik. Mereka nampaknya, masih memiliki paradigma usang dalam melihat perempuan. Perempuan masih dilihat sebagai 'konco wingking' (teman di belakang) yang hanya menjadi objek dari sebuah kebijakan pembangunan, bukan subjek. Jika demikian halnya, sepertinya pilpres 2019, siapa pun presidennya, belum akan membawa perubahan yang berarti bagi politik perempuan.

sumber gambar: https://nasional.sindonews.com/read/874140/18/politik-perempuan-menyambut-pilpres-1402966758







analisis Lainnya