Analisis
Kampanye yang Sensitif Gender

Kampanye yang Sensitif Gender


Oleh Listyowati Kalyanamitra | Kamis, 01 November 2018 12:41 WIB | 66 Views

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) untuk periode 2019-2024 baru akan digelar pada 17 April 2019 mendatang, namun masa kampanye telah dimulai sejak 23 September 2018 yang lalu dan akan berakhir pada 13 April 2019. Durasi kampanye yang panjang ini tentu dimanfaatkan oleh masing-masing tim pemenangan untuk merancang strategi kampanye guna menaikan elektabilitas capres dan cawapres yang diusungnya.
 
Di hari pertama kampanye, sesungguhnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil menggelar  deklarasi kampanye damai yang dihadiri oleh kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden, tim kampanye, beserta partai politik pendukungnya. Akan tetapi bagaimana kedua belah pihak berkomitmen, memaknai, dan menjalankan kampanye damai ini masih perlu dipertanyakan.
 
Dalam isi deklarasi kampanye damai disebutkan bahwa peserta Pemilu, tim kampanye, dan para pendukungnya berjanji akan mewujudkan Pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi SARA, dan tanpa politik uang. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka upaya mewujudkan kampanye damai harus dimulai pada tataran penyusunan substansi kampanye sampai pada pengemasannya, baik yang disebarkan melalui media daring maupun luring. Terkait dengan hal itu maka menjadi penting bagi kedua calon capres dan cawapres dan tim pemenangannya untuk menyusun materi kampanye yang tidak mendiskriminasi suatu pihak/kelompok/golongan tertentu termasuk kelompok perempuan. Dalam artian, strategi kampanye yang dirancang harus sensitif gender sejak dari konten sampai pada penyebarannya.
 
Kelompok perempuan memiliki kantong suara yang cukup besar sehingga menjadi target kampanye, namun juga menghadapi kerentanan dengan dijadikan objek politik yang  dieksploitasi dan didiskriminasi. Kepentingan perempuan kerap dipolitisasi untuk meraih simpati perempuan tanpa memberikan ruang nyata bagi perempuan untuk menyuarakan pendapatnya juga kerap terjadi selama masa kampanye. Selain itu, perempuan juga terus direpresentasikan sebagai pengurus utama keluarga, penjaga generasi bangsa, tanpa dilihat kontribusi partisipasinya dalam ruang publik dan politik.
 
Lebih massif lagi, dibanding beradu gagasan dan menunjukan kinerja nyata memperjuangkan kepentingan perempuan dan keterwakilan perempuan di politik, kampanye pilpres terutama di media daring (Twitter, Facebook, Instagram) justru memancing argumen-argumen yang menyerang secara personal dan tertuju pada seksualitas perempuan. Misalnya, ketika seorang perempuan mengkampanyekan salah satu pasangan capres dan cawapres pilihannya, maka para pendukung kubu lawan akan menyerang pada personal dan seksualitas perempuan dengan ungkapan atau kata-kata yang mendiskreditkan perempuan. Sehingga, posisi perempuan dalam konstelasi kampanye capres dan cawapres juga kerap menjadi korban pelecehan verbal.
 
Oleh karena itu komitmen penyelenggaraan kampanye damai menjadi penting dibarengi dengan kesadaran pentingnya memastikan perempuan dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan dengan mengacu pada ketentuan perlindungan yang sesuai dalam peraturan/kode etik kampanye. Apabila ada salah satu pihak yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut patut diberikan sanksi, karena melakukan diskriminasi terhadap perempuan selama fase kampanye berarti mencederai demokrasi yang menjunjung tinggi penghargaan terhadap hak asasi perempuan.

Sumber foto: https://majalahkartini.co.id/berita/peristiwa/lbh-apik-tuntut-sistem-peradilan-sensitif-gender/







analisis Lainnya