Analisis
ICW: Sengkarut Dana Kampanye Calon Presiden

ICW: Sengkarut Dana Kampanye Calon Presiden


Oleh Donal Fariz | Senin, 05 November 2018 13:06 WIB | 63 Views

Salah satu fondasi penting untuk mencapai demokrasi yang substansial adalah memastikan pendanaan kandidat dalam kontestasi electoral berasal dari sumber yang sah dan legitimate. Untuk mencapai itu semua, hampir semua negara demokrasi maju dan berkembang mendesain model pertanggungjawaban dana kampanye dalam fase penyelenggaraan pemilu. Hal yang sama berlaku untuk Indonesia, salah satunya pertanggungjawaban dalam dana kampaye pemilu Presiden.

Pada pemilu 2019 yang akan datang, dua pasangan calon yang akan berlaga masing-masing sudah menyerahkan laporan awal dana kampanye mereka kepada Komisi Pemilihan Umum. Pasangan Calon Joko Widodo dan Ma’ruf Amin melaporkan sebanyak Rp11,9 miliar, sementara Prabowo-Sandi melaporkan sebanyak Rp2 miliar.

Laporan awal ini menyisakan pertanyaan besar bagi publik khususnya para pegiat pemilu. Apakah dana awal kampanye tersebut mencerminkan angka sesungguhnya bagi kedua pasangan calon yang akan berlaga tersebut? Secara normatif, menjawab pertanyaan tersebut tentu butuh penelusuran untuk mencari tahu kebenaran laporan yang telah disampaikan kepada KPU.

Akan tetapi, jika berkaca pada pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya semisal 2009 dan 2014, kita patut mewaspadai kemungkinan kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak mencatatkan laporannya secara benar. Selalu ada ruang besar bagi kontestan pemilu untuk melakukan manipulasi penerimaan, pencatatan pengeluaran, dan pelaporan akhir dana kampanye. Untuk pemilu 2014 yang lalu, Indonesia Corruption Watch menemukan sejumlah kejanggalan penyumbang yang tidak jelas identitasnya. Penyumbang tersebut bahkan diduga kuat sebenarnya tidak memiliki kemampuan menyumbang sebesar yang dituliskan dalam laporan dana kampanya pasangan calon.

Pelbagai kecurangan dana kampanye seolah menjadi masalah berulang.  Banyak sekali celah hukum bagi kandidat untuk tidak menyajikan laporan secara benar. Undang-Undang pemilu (Nomor 7 Tahun 2017) tidak memberikan ketegasan aturan bahwa seluruh aktivitas kegiatan kampanye harus dikeluarkan melalui rekening khusus dana kampanye. Alhasil, banyak aktivitas kegiatan yang dibanyarkan oleh pihak ke-3, namun tidak akan tercatat dalam pembukuan kampanye.
Padahal, salah satu ukuran utama dalam menilai kualitas pemilu terletak pada laporan dana kampanye mereka. Integritas pemilu diukur kejujuran dan validitas pendanaan kampanye. Semakin banyak sumber dana ilegal diterima oleh kandidat, maka peluang terus terjadinya korupsi politik akan terus ada.

Karena tidak bisa lagi mengandalkan laporan sepihak dari kandidat, maka upaya Satudunia untuk melakukan perekaman iklan Capes menjadi sangat relevan. Karena, informasi iklan capres bisa diterjemahkan menjadi biaya kandidat (cost politics). Sekalipun negara akan memberikan subsisidi kepada pasangan calon untuk berkampanye, praktiknya masih sangat banyak aktivitas kampanye yang tidak ditanggung negara dilakukan oleh pasangan calon. Sehingga, data tersebut menjadi informasi yang teramat penting untuk disandingkan dengan laporan dana kampanye yang nantinya akan disetor kepada KPU diunjung tahapan pemilu.
***

sumber gambar: http://jateng.tribunnews.com/2018/09/24/icw-anggap-laporan-dana-kampanye-dua-capres-cawapres-tidak-realistis
Penulis
Donal Fariz
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW
 







analisis Lainnya