Analisis
Jelang Dua Bulan Kampanye Pilpres, Muncul Wacana Kembali ke Era Orde Baru di Media Sosial

Jelang Dua Bulan Kampanye Pilpres, Muncul Wacana Kembali ke Era Orde Baru di Media Sosial


Oleh Firdaus Cahyadi | Rabu, 21 November 2018 15:24 WIB | 148 Views

Kampanye pilpres akan memasuki bulan kedua. Di media sosial, muncul wacana untuk kembali ke era Orde Baru. Wacana itu muncul di media sosial setelah salah satu anak dari penguasa rejim otoritarian Orde Baru, Soeharto, Titiek Soeharto berkicau dalam akun twitternya (@TitiekSoeharto ), "Sudah cukup… Sudah saatnya Indonesia kembali seperti waktu era kepemimpinan Bapak Soeharto yang sukses dengan swasembada pangan, mendapatkan penghargaan internasional dan dikenal dunia."

Kiauannya di twitter itu menguatkan pernyataannya di dalam kegiatan Gerakan Rabu Biru (GRB) sekaligus deklarasi relawan pendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno, di Cilegon Creative Centre.

Kicauan Titiek Soeharto pun seperti gayung bersambut. Sandiaga Uno, cawapres nomor urut 02, seperti ditulis detik.com, mengatakan bahwa ada dua kebijakan zaman Orde Baru yang menurut Sandiaga baik untuk diadopsi. Kebijakan yang dimaksud adalah soal swasembada pangan dan energi.

Benarkah kebijakan pangan dan energi di era Orde Baru perlu dilanjutkan? Memang pada tahun 1980 an, Indonesia mendapatkan penghargaan karena keberhasilannya melakukan swasembada pangan. Namun itu tidak berlangsung lama. Tahun 1990-an, Indonesia justru menjadi pengimpor beras. Bahkan, pada 1995, ketergantungan terhadap impor beras melambung hingga mencapai angka sekitar 3 juta ton. 

Bukan hanya itu, swasembada pangan yang digembar-gemborkan di era Orde Baru dan akan kembali diulang oleh Sandiaga Uno ternyata menyisakan penderitaan bagi para petani dan kerusakan alam yang parah. Swasembada beras di era Orde Baru dapat tercapai melalui program revolusi hijau yang telah membuat petani mengalami ketergantungan kepada produk industri pertanian, seperti benih, pestisida, dan pupuk kimia. Sampai sekarang, ketergantungan tersebut berkontribusi penting dalam memiskinkan petani sebab setiap tahun uang petani banyak terpakai untuk konsumsi benih, pestisida dan pupuk

Obsesi swasembada pangan juga berdampak buruk bagi lingkungan hidup. Pada tahun 1995, Presiden Suharto meresmikan sebuah proyek 1 juta hektare di area hutan rawa gambut di Kalimantan Tengah. Komunitas Dayak asli tersingkirkan ketika hutan-hutan dibuka dan kanal-kanal dibangun untuk keperluan pengairan lahan persawahan tersebut, tapi kemudian para petani segera mengetahui bahwa padi tak dapat tumbuh di area tersebut. Kombinasi antara tanah gambut kering dan sisa-sisa batang kayu mati menimbulkan bencana lebih lanjut berupa kebakaran di musim kemarau panjang. Kabut asap tebal selama berminggu-minggu mempengaruhi kesehatan penduduk dan gambut yang terbakar meningkatkan emisi karbon secara global.

Bagaimana dengan kebijakan Orde Baru di bidang energi? Kebijakan energi di era Orde Baru bertumpu pada minyak dan gas (migas). Hal ini menyebabkan Indonesia masih terseok-seok mengembangkan energi baru dan terbarukan. Padahal, migas adalah sumber energi yang tak dapat diperbaruhi.

Bukan hanya itu, pengelolaan migas di era Orde Baru juga dipenuhi oleh kasus-kasus korupsi yang terjadi di Pertamina selama era Orde Baru. Seperti ditulis oleh merahputih.com, neraca Pertamina di tahun 1970-an tidak pernah diumumkan dan laba tidak pernah diwartakan. Walaupun pajak berhasil disetor ke pemerintah naik dari 15% menjadi 50% pada tahun 1973, sesungguhnya tidak mencerminkan besarnya laba Pertamina. Pengelolaan serba rahasia tersebut diyakini Pertamina menjadi sumber keuangan TNI paling besar. Tanpa akuntabilitas pengelolaan dan transparasi, Pertamina kemudian terpuruk. Tahun 1975, Pertamina tidak mampu membayar kembali (default) sejumlah hutang luar negeri jangka pendek mencapai US$ 1,5 miliar. Tahun 1976 kembali terungkap Pertamina gagal membayar hutang jatuh tempo mencapai US$ 10 miliar, sehingga Ibnu Sutowo tergusur dari kursinya. Sementara menurut  SosiologTamrin Amal Tomagola, dalam artikelnya berjudul, "Pertamina, Mesin Pemiskinan Rakyat" menyebutkan bahwa di masa rezim Soeharto, dapat dikatakan, Pertamina dijadikan sapi perah Orde Baru.

Nah, apakah swasembada pangan dan energi yang tidak berkelanjutan, mengorbankan kelestarian alam dan penuh korupsi, seperti terjadi di era Orde Baru, yang akan dilanjutkan oleh pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno jika mereka menang dalam pilpres 2019? Ini tentu akan menarik bila perdebatannya ditarik ke arah konsep pengelolaan pangan dan energi masing-masing capres bila terpilih dalam pilpres 2019. Mungkinkah akan ada perdebatan tentang hal itu di sosial media?







analisis Lainnya