Analisis
ICW: Menghitung Biaya Iklan Pasangan Calon Presiden

ICW: Menghitung Biaya Iklan Pasangan Calon Presiden


Oleh Donal Fariz | Kamis, 29 November 2018 10:22 WIB | 128 Views

Iklan kampanye merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah kontestasi electoral. Keberadaannya sangat penting tidak hanya dari perspektif kandidat saja, melainkan juga dari sudut pandang pemilih yang penting untuk diberikan asupan informasi tentang seorang kandidat. Terlebih lagi setelah berakhirnya era mass party, iklan menjadi saluran komunikasi paling utama antara kandidat dengan pemilih (Marcus Mietzner).

Keberadaan iklan sebagai kanal informasi kepada pemilih seperti dua sisi mata uang. Selain menghadirkan manfaat, problematika iklan kampanye di media cetak dan elektronik selama ini berdampak kepada biaya pemilu yang mahal. Sulit dibantah akibat beriklan di ruang public seperti Koran dan Televisi swasta yang sangat mahal pada akhirnya mengerek biaya yang harus dirogoh dari kocek kandidat itu sendiri. Secara teoritik, semakin tinggi biaya pemilu yang dikeluarkan oleh kandidat, maka potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang seperti melakukan tindak pidana korupsi saat berkuasa menjadi otomatis turut meningkat pula.

Sadar akan hal itu, pembentuk Undang-Undang yakni Pemerintah dan DPR sepakat  melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan ditindaklanjuti melalui Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaran Pemilu Tahun 2019 memberikan pendekatan baru dalam iklan kampanye.

Perubahan paling besar tampak dalam durasi dan pembiayaan iklan kandidat. Dalam pilpres sebelumnya (2014), Iklan kampanye dibebaskan dalam jangka waktu masa kampanye. Namum sebaliknya, sekarang menjadi dibatasi hanya selama 21 hari saja. Jadi penayangan iklan media cetak dan elektronik kandidat baru akan dilakukan terhitung pada tanggal 24 Maret hingga 13 April 2019 mendatang. Kemudian terkait pembiayaan, KPU akan memfasilitasi kedua paslon capres-cawapres baik dalam pembuatan alat peraga kampanye (APK) maupun iklan yang menggunakan anggaran negara (APBN).

Secara konseptual, pembatasan durasi iklan dan pergeseran beban biaya ini seharusnya membawa dampak terhadap berkurangnya pembiayaan oleh para pasangan calon Presiden. Untuk mengkonfirmasinya, jumlah pengeluaran tersebut seharusnya terlihat dalam laporan akhir dana kampanye yang akan disetorkan oleh masing-masing pasangan calon.

Menjadi pertanyaan besar bagi publik, khususnya penggiat pemilu apakah konsep demikian akan sejalan dengan praktek yang akan terjadi di lapangan nantinya ?  tentu jawabannya tidak.  Sebab sudah menjadi rahasia umum perilaku aktor-aktor politik cenderung mensiasati celah aturan itu sendiri. Maka keberadaan pengawalan oleh publik terhadap potensi penyimpangan atau mensiasati aturan itu menjadi sangat penting.

Dalam pandangan penulis, setidaknya akan ada tiga celah iklan kampanye yang yang berpotensi dilakukan oleh kandidat untuk menghindari pembatasan iklan kampanye.  

Pertama, menggunakan jalur iklan yang difasilitasi pihak ke-tiga. Biasanya iklan ini berpotensi disiasati dalam bentuk advertorial yang menjual kelebihan-kelebihan kandidat dan dilakukan secara berulang. Sekalipun tidak menggunakan bahasa kampanye seperti ajakan untuk memilih, akan tetapi iklan bentuk ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai iklan terselubung dalam kampanye.

Kedua, menggunakan iklan yang bersumber dari anggaran negara. Modus seperti ini lazimnya dilakukan oleh incumbent melalui tangan-tangan Kementrian Negara dengan cara menyampaikan pencapaian program kerja pemerintah.

Ketiga, Penggunaan social media. Harus diakui, banyaknya pemilih pemula dan berkembanganya media sosial turut mengubah pola kampanye yang dilakukan oleh kandidat. sekalipun biayanya tidak semahal beriklan melalui media konvensional, akan tetapi menggunakan rantai jaringan para buzzer medsos pada umumnya membutuhkan biaya yang variatif.

Ketiga celah tersebut seharusnya dipahami sejak awal oleh penyelenggara pemilu dan public untuk mengubah pendekatannya dalam menghitung biaya iklan dan kampanye para pasangan calon Presiden dalam pemilu 2019 mendatang. Hal ini untuk mengetahui seberapa besar kandidat mengeluarkan biaya untuk berkampanye dalam fase masa kampanye.
***
Donal Fariz
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW







analisis Lainnya