Analisis
Menggoreng Hoax tentang PKI di Akhir September

Menggoreng Hoax tentang PKI di Akhir September


Oleh Firdaus Cahyadi | Rabu, 03 Oktober 2018 14:21 WIB | 228 Views

Di setiap akhir September, isu tentang PKI (Partai Komunis Indonesia) tiba-tiba muncul. Semula diawali dengan ajakan menonton bareng (nobar) film propaganda rejim Orde Baru G30S/PKI. Kemudian disambung dengan munculnya hoak tentang kebangkitan PKI. Ujungnya tuduhan PKI disematkan kepada calon presiden Jokowi.

Hal itu nampak dari postingan dari akun yang menamakan dirinya Ali Panandean di group facebook "RELAWAN PENDUKUNG PRABOWO SANDI 2019 ACEH- KOORWIL RPP2019 ACEH", pada 1 Oktober 2018 (bertepatan dengan hari Kesaktian Pancasila). Dalam foto itu ia menuliskan caption bahwa Jokowi adalah anak yang paling durhaka kepada orang tua karena Jokowi tidak mau mengakui siapa ibu kandung biologis yang sebenarnya. Dalam kirimannya, ia juga menyertakan foto Jokowi dengan menggunakan baju merah, namun di saku bajunya, telah diedit sedemikian rupa sehingga terdapat simbul palu arit. Simbol yang diidentikan dengan PKI.

Postingan foto Jokowi dengan baju merah dan simbol palu arit itu, jelas hoax. Postingan itu untuk membangun opini publik bahwa capres Jokowi adalah PKI atau minimal pendukung PKI. Teks dari caption itu juga dimaksudkan untuk membangun opini bahwa capres Jokowi memiliki garis keturunan biologis dari orang tua yang merupakan aktivis PKI. Hoax yang menyatakan bahwa Jokowi anak PKI ini sudah pernah muncul pada pilpres 2014 silam. Dan hingga kini tidak pernah terbukti kebenarannya. Di tahun ini, saat masa kampanye capres, hoax PKI itu kembali didaur ulang.

Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa harus mendaur ulang isu PKI? Di Indonesia, selama 32 tahun kekuasaan rejim Orde Baru, PKI dijadikan musuh bersama. Setiap orang yang melakukan kritik terhadap kekuasaan akan disematkan label PKI. Para petani, nelayan, buruh dan kaum miskin kota yang memperjuangkan hak-haknya karena dirugikan oleh kebijakan pembangunan seringkali diberikan label PKI. Label itu digunakan untuk membungkam mereka yang mencoba menggugat ketidakadilan.

Tahun 1998, Orde Baru memang sudah tumbang. Namun, paradigma untuk membungkam lawan politik dengan label PKI terus dipertahankan. Label komunis atau PKI juga tetap disematkan ke orang-orang yang  orang-orang yang melawan ketidakadilan pembangunan. 

Dalam perhelatan pilpres, memberikan label PKI terhadap lawan politik, bukan lagi persoalan benar atau salah. Karena memang bukan kebenaran yang hendak dicari. Namun, menghancurkan karakter lawan politik dengan mambangun kebencian itulah tujuannya.

Kita telah melewati beberapa kali pilpres langsung. Namun, sayang penggunaan label PKI ini terus berlanjut. Untuk menghentikannya, tidak cukup dengan menyeret penyebar hoax ke ranah kriminal, tapi perlu membongkar ulang sejarah yang benar tentang PKI di Indonesia, utamanya terkait dengan peristiwa 1948 di Madiun dan 1965. Berani?







analisis Lainnya