Analisis
KPI : Janji Kampanye Untuk Pemilih Perempuan

KPI : Janji Kampanye Untuk Pemilih Perempuan


Oleh Mike Verawati | Jum'at, 14 Desember 2018 07:34 WIB | 72 Views

 
Kampanye Calon Presiden (CAPRES) dan Calon Wakil Presiden (CAWAPRES) untuk PEMILU 2019 telah berlangsung  sejak dideklarasikan Kampanye Damai pada 23 September 2018 dan akan bergulir sampai dengan 13 April 2019 mendatang. Rentang delapan Bulan kedepan merupakan masa penting dan strategis untuk membangun persepsi dan memikat hati publik untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019 – 2024. Dua Bulan berjalan masa kampanye, pola pendekatan kepada pemilih perempuan banyak dilakukan oleh kedua kandidat baik yang sifatnya bertemu langsung dengan kelompok perempuan, maupun isu yang diangkat, salah satunya  adalah istilah”Emak-emak” yang akhir-akhir ini cukup populer.

Menggunakan istilah “Emak-emak” dalam kampanye mengesankan bahwa kandidat telah memiliki keberpihakan kepada kaum perempuan.  Meskipun penggunaan istilah “Emak-emak” bisa jadi hanyalah sebuah pertimbangan melihat jumlah pemilih, merujuk pada data Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa pemilih perempuan berjumlah 92.929.422 orang, dan pemilih laki-laki berjumlah 92.802.671, artinya jumah pemilih perempuan lebih besar dalam PEMILU 2019. Namun strategi jargon “Emak-emak” sebenarnya tidak cukup kuat untuk menggaet suara perempuan, dikarenakan dalam masyarakat kita  profil perempuan sangat beragam, dari latar belakang budaya dan kelompok yang berbeda-beda juga. Pada akhirnya kampanye dengan menggangkat isu “emak-emak” terhenti pada makna yang terbatas, dan belum menjawab problem perempuan dalam masyarakat yang sebenarnya jauh lebih serius.

Menyoroti janji-janji dalam kampanye CAPRES-CAWAPRES yang ditujukan kepada kelompok perempuan juga sebagian besar menggunakan isu stabilitas harga bahan pokok kebutuhan rumah tangga yang semakin melekatkan pandangan masyarakat bahwa problem perempuan selalu berkisar pada urusan harga pangan murah, dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Hal tersebut mengindikasikan bahwa strategi kampanye untuk mengangkat isu perempuan  belum memperoleh peta permasalahan perempuan  secara komprehensif. Karena permasalahan perempuan saat ini juga menyangkut soal hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang layak, akses terhadap fasilitas publik yang aman dan terjangkau, akses perlindungan dan proses hukum yang ramah terhadap perempuan, permasalahan lahan dan perusakan lingkungan dan isu-isu lainnya yang saat ini menjadi bagian dari persoalan perempuan juga.

Meskipun isu stabilitas harga pangan dapat dikategorikan sebagai isu yang berkaitan dengan hak perempuan atas ekonomi, tetapi para tim kampanye kedua kandidat terlupa bahwa kebutuhan kaum perempuan tidak semata menunggu  harga kebutuhan pangan kemudian akan turun atau stabil  ketika mereka memilih salah satu kandidat CAPRES-CAWAPRES pada PEMILU nanti. Kehidupan perempuan menyangkut isu ekonomi sangat dinamis dan luas perannya. Perempuan saat ini menjadi poros penentu efektivitas pasar melalui usaha atau bisnis  ekonomi kreatif saat ini sebagian besar dijalankan oleh kelompok perempuan, baik di desa maupun di kota. Sehingga peran perempuan tidak lagi pada tataran tersedianya pangan dalam  keluarga saja, tetapi juga ikut menentukan bagaimana ketersediaan pangan yang sifatnya publik.

Indikator yang paling mudah dilihat adalah bagaimana dalam setiap harinya perempuan menggerakan pasar dan menggeliatkan ekonomi di masyarakat. Sekali lagi isu ekonomi yang diangkat dalam kampanye CAPRES-CAWAPRES hanya menggunakan analisis umum tentang masalah kaum perempuan, dan menunjukkan  lemah dalam hal perspektif.

Walaupun demikian dalam beberapa pernyataan kampanye juga telah disampaikan janji program-program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Namun janji program tersebut perlu disertai dengan konsep pemberdayaan yang konkrit, dan juga menyertakan fakta dan data yang dapat dipertanggungungjawabkan secara publik. Sebab mengkampanyekan isu perempuan dengan tidak menyertakan data dan fakta yang kredibel tentunya akan membuat masyarakat bingung dan tidak tertarik pada janji kampanye.
 
Mike Verawati
Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah DKI Jakarta







analisis Lainnya