Analisis
KPI: Kampanye Melewatkan Momentum Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

KPI: Kampanye Melewatkan Momentum Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan


Oleh Mike Verawati | Jum'at, 14 Desember 2018 07:40 WIB | 79 Views

Setiap tahun dimulai dari tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember, gerakan perempuan di seluruh dunia memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP). Kampanye ini diprakarsai oleh Women’s Global Leadership Institute pada tahun 1991, dan terus dilakukan sampai sekarang termasuk di Indonesia. Kegiatan ini dirayakan dengan berbagai bentuk kampanye hingga 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.Rentang waktu tersebut dipilih karena kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.
 
Bertepatan juga dengan kampanye CAPRES-CAWAPRES yang sedang berlangsung saat ini, melalui pengamatan baik di media cetak dan media sosial belum terlihat kampanye PILPRES yang mengunakan momen ini untuk mengangkat isu perempuan dalam kampanye mereka. Dalam hasil pantauan konten kampanye kedua kandidat masih berkisar pada isu upaya menekan harga bahan pangan di pasar, atau penggalangan massa perempuan. Beberapa pidato kandidat CAPRES maupun CAWAPRES juga tidak terpantau terkait isu terkait peringatan ini.
 
Sangat disayangkan hal ini terlewat untuk diangkat dalam kampanye PILPRES, sementara kelompok dan gerakan perempuan menempatkan momentum ini sebagai bagian yang penting untuk lebih kuat menyuarakan problem perempuan agar menjadi perhatian pemerintah dan negara. Tema HAKTP tahun ini adalah bagaimana melakukan pencegahan perkawinan anak dan bagaimana mengupayakan perlindungan dan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual. Hasil kajian Komnas Perempuan menemukan, sepanjang tahun 2002 s.d 2012 (10 tahun) sedikitnya 35 perempuan Indonesia (termasuk anak perempuan) menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya. Itu artinya setiap 2 jam ada 3 perempuan Indonesia (termasuk anak perempuan) yang menjadi korban kekerasan seksual.
 
Paparan diatas semakin memperkuat bahwa kampanye PILPRES belum melihat isu perempuan sebagai bagian penting yang perlu diangkat, termasuk bagaimana para kandidat melihat peringatan HAKTP sebagai bagian untuk menjaring aspirasi  perempuan sebagai bagian calon pemilih dalam PEMILU. Isu Kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual merupakan salah satu problem terbesar kaum perempuan setelah persoalan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Karena saat ini belum ada kebijakan yang cukup menjamin perempuan, anak perempuan korban untuk meraih keadilan. Locus kekerasan juga saat ini telah meluas dimulai dari ruang privat yaitu keluarga, sampai dengan sektor publik, di tempat kerja, sekolah, fasilitas umum, dan transportasi publik.
 
Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, merupakan isu yang khas dan lekat dengan kehidupan perempuan, namun sayangnya dalam kampanye PILPRES isu ini mungkin dihindari karena dianggap tabu atau bukan persoalan yang krusial dalam kehidupan bermasyarakat dan beernegara. Kekerasan  perempuan  masih diletakkan dalam persoalan budaya yang dianggap lumrah, hal ini terjadi karena konsep patraiarkhi juga masih cukup kuat. Dalam beberapa kampanye yang terpantau sudah ada dukungan yang coba disampaikan dalam kasus Baiq Nuril, seorang guru dari Mataram, Nusa Tenggara Barat yang mengalami kriminalisasi berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik divonis penjara dan denda karena pencemaran nama baik. Padahal Ibu Baiq Nuril sendiri adalah korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kepala Sekolah. Tetapi konten kampanye dukungan terhadap Ibu Baiq Nuril terkesan memanfaatkan momentum dikarenakan kasus ini cukup kuat diperbincangan secara publik, namun belum terlihat upaya konkrit yang dapat dilakukan oleh kandidat untuk mengupayakan perbaikan situasi dalam program-program yang akan dikampanyekan.
 
Sebenarnya ketika kandidat secara sungguh-sungguh mengupyakan adanya jaminan  kehidupan masyarakat khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual, ekonomi dan sosial, termasuk membuat sistem perlindungan dan proses hukum yang berpihak pada korban yang rentan. Tentunya ini akan menjadi sebuah tawaran politik yang baik untuk pemilih perempuan.







analisis Lainnya