Analisis
ICW: Akuntabilitas Dana Kampanye Calon Presiden

ICW: Akuntabilitas Dana Kampanye Calon Presiden


Oleh Donal Fariz | Senin, 17 Desember 2018 12:43 WIB | 61 Views

Dalam Pemilu, uang bisa diibaratkan sebagai bahan bakar dari mesin partai dan tim sukses. Sebagaimana yang dikatakan oleh Jacobson (1980) “uang saja tidak cukup, tapi uang sangat berarti bagi keberhasilan kampanye. Uang menjadi penting karena kampanye memiliki pengaruh pada hasil pemilu, sementara kampanye tidak akan berjalan tanpa adanya uang.
Hal yang paling utama dalam dana kampanye adalah asal muasal dari sumber dana tersebut. Baik atau buruknya pemimpin yang terpilih sangat ditentukan dari sumber dana politik yang diterima dan dipergunakannya. Semakin banyak pejabat terpilih menggunakan dana “haram” dalam pemilu, maka akan semakin tersandera elit tersebut saat berkuasa. Hal yang sebaliknya, semakin bersih dana kampanye yang dipergunakannya, maka pemerintahan tersebut lepas dari sanderaan pemodal politik. Sekalipun pada akhirnya tidak akan menggaransi seseorang elit politik untuk tidak akan melakukan korupsi pada masa jabatannya.
Dalam pengaturan pemilu di Indonesia, baik dalam pemilu legislatif maupun Pemilu Presiden diatur sumber-sumber pendanaan dalam pemilu. Diantaranya : (i)  Dari partai dan gabungan partai untuk presiden dan wakil presiden (ii) kandidat itu sendiri  (iii) Dari pihak lain yang sah menurut hukum. Sumbangan dari pihak ketiga yang sah menurut hukum berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha yang bersifat tidak mengikat dan tidak berasal dari hasil tindak pidana.
Dalam ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017, diatur jumlah besaran sumbangan sumbangan public kepada pasangan calon. Adapun sumbangan Perorangan maksimal : Rp 2,5 Milyar dan subangan kelompok, perusahaan,atau badan usaha nonpemerintah maksimal Rp 25 Milyar . Angka ini naik hingga lima kali lipat dibandingkan aturan sebelumnya dalam UU Nomor 42 tahun 2008.
Seluruh sumbangan dana kampanye tersebut dihimpun dalam rekening khusus dana kampanye yang akan serahkan kepada KPU untuk diaudit oleh Akuntan Publik. Kemudian para akuntan akan melaksanakan audit semalam 30 hari sejak data diserahkan. Mekanisme tersebut dilakukan sebagai upaya membangun akuntabilitas dana kampanye oleh para pasangan calon presiden.
Akan tetapi upaya membangun akuntabilitas memang tidak seperti membalikkan telapak tangan. Modus kecurangan dalam laporan dana kampanye terus terjadi sepanjang political will pasangan calon masih lemah dan penyelenggara pemilu tidak mampu mengejar kecurangan tersebut. Sejumlah potensi kecurangan laporan dana kampanye diantaranya :

  1. Partai politik mencatat pemasukan dari sumber2 terlarang dengan menggunakan pihak2 tertentu sebagai penyumbang fiktif untuk menyamarkan dana dari sumber ilegal
  2. Partai politik tidak mencatat pemasukan dari sumber2 terlarang dan tidak memasukan ke dalam rekening khusus dana kampanye, sehingga tidak terlihat  adanya penerimaan dari sumber2 terlarang.  Dana terlarang langsung dikonversi menjadi kegiatan kampanye (tidak melalui rekening dana kampanye)
  3. Partai politik mencatat penerimaan tidak dalam jumlah sebenarnya (misal, sumbangan berbentuk jasa/barang yang melewati batasan sumbangan, hanya dicatat sejumlah nilai yang diperbolehkan.
  4. Partai politik  memasukan dana terlarang ke dalam rekening partai politik  dan selanjutnya dimasukan ke dalam rek khusus dana kampanye. Menurut UU no. 8 tahun 2012 dan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tidak ada batasan jumlah sumbangan yang bersumber dari partai politik.
  5. Pelaksanaan audit rentan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai kewenangan, yaitu dilakukan oleh pihak lain atau disubkontrakkan dari akuntan publik yang bersangkutan dengan pihak lain yang tidak berwenang untuk melakukan audit. Hasilnya dapat berupa hasil audit yang tidak berkualitas.
Untuk menutup celah tersebut keberadaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Kekuangan (PPATK) sesungguhnya bisa dimanfaatkan untuk memantau transaksi keuangan para calon presiden. Wacana pelibatan PPATK ini sudah berkali-kali disampaiksan kepada DPR dan Pemerintah saat menyusun UU Pemilu. Akan tetapi hal tersebut tidak mendapatkan respon yang baik. Agaknya ada kekhwatiran keterlibatan PPATK akan membuat ruang gerak para politisi untuk melakukan manipulasi pendanaan akan semakin sempit. Oleh karenanya, perluasan peran PPATK tidak dikomodir oleh para pembentuk Undang-Undang
***
Donal Fariz
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW







analisis Lainnya