Analisis
ICW: Ongkos Beriklan di Medsos Kampanye Tidak Pernah dilaporkan

ICW: Ongkos Beriklan di Medsos Kampanye Tidak Pernah dilaporkan


Oleh Donal Fariz | Senin, 14 Januari 2019 14:02 WIB | 89 Views

Perkembangan sosial media (medsos) secara pesat belakangan ini telah mengubah cara publik melakukan interaksi. Hal ini tidak terkecuali bagi aktor-aktor dan kontestan politik yang akan berlaga dalam pemilu 2019 mendatang.  Para calon anggota legislative dan pasangan calon Presiden beramai-ramai menggunakan medsos sebagai salah satu cara berinteraksi dengan pemilihnya. Terlebih lagi exposure yang dihasilkan jika berkampanye lewat medsos pada kondisi tertentu berdampak lebih efektif karena diakses secara lansung dan berkali-kali.
Para Paslon Presiden memahami betul bentang geografis Indonesia yang sangat luas sulit untuk dijangkau secara keseluruhan dalam rentang waktu yang terbatas selama masa kampanye. Alhasil, mereka mengandalkan cuitan dan produksi konten vlog untuk dapat diakses oleh pemilih. Terlebih lagi, para Paslon amat paham pemilih pemula yang mencapai 14 juta pemilih dalam pemilu mendatang merupakan target suara yang harus digarap melalui konten yang mereka ciptakan.
Secara regulatif, Peraturan KPU (PKPU) mengatur medsos yang digunakan untuk kampanye untuk setiap calon Presiden dan Wakil Presiden harus didaftarkan kepada KPU. Masing-masing Paslon diberikan jatah sebanyak 10 medsos. Account medsos inilah yang akan “dimonitor” oleh penyelenggara pemilu kedepannya.
Namun pada prakteknya para Paslon Presiden Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi memiliki tim medsos yang sangat aktif di luar account yang telah didaftarkan kepada KPU. Baik yang sudah terbentuk jauh hari sebelum pemilu dengan pengikut yang banyak, maupun dibentuk sesaat menjelang pemilu.
Penggunaan medsos jika dikaitkan dengan biaya kampanye memiliki kecenderungan lebih murah jika dibandingkan dengan biaya jika kampanye dengan media konvensional seperti Iklan TV, Media cetak dsb.  Namun jangan pernah berimaginasi kalau kampanye melalui medsos akan nihil biaya. Terlebih bagi Paslon yang akan berlaga dalam pemilu April Mendatang.
Tak banyak diekspose, para pasangan Calon Presiden ini sesungguhnya memiliki tim medsos yang “menempel” kemanapun mereka pergi. Jumlahnya pun beragam. Pada titik ini, ada cost mobilisasi tim medsos yang harus ditanggung.
Selain ongkos operasional, para tim medsos pasangan calon juga turut menerima professional fee atas setiap content yang mereka produksi. Semakin laris, maka jelas bayaran yang akan mereka terima akan semakin tinggi.
Namun untuk mengetahui berapa sesungguhnya biaya yang dikeluarkan oleh Paslon untuk tim medsos yang mereka kelola sangatlah sulit. Bahkan jika dilacak dalam Laporan Dana Kampanye Tahap 2, para Paslon tidak mencantumkan ongkos tim medsos mereka baik dalam format sumbangan dana kampanye. Sehingga informasi ini tidak dapat diketahui oleh publik.
 
Karena berkampanye dengan medsos tidak dikenai pajak layaknya media konvensional, maka informasi dari pihak ke 3 juga tidak bisa didapatkan.  Terlebih lagi, juga tidak ada harga standar pasar yang berlaku untuk bekerjasama antara Paslon Presiden dengan tim medsos yang mereka miliki.
 
Alhasil, kondisi ini menyisakan sebuah teka-teki yang tidak terjawab, berapa sesungguhnya biaya kampanye dengan media sosial yang dikeluarkan oleh para Capres?
 
Donal Fariz
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW







analisis Lainnya