Analisis
Dana Kampanye yang Masih Basa-Basi

Dana Kampanye yang Masih Basa-Basi


Oleh Fadli Ramadhanil | Senin, 21 Januari 2019 15:20 WIB | 94 Views

Pelaporan dana kampanye peserta Pemilu 2019 masih terkesan basa-basi. Beberapa partai politik peserta pemilu bahkan di laporan awal dana kampanye melaporkan dana kampanye dengan nominal satu juta rupiah. Padahal jika dilihat dari realitas di lapangan, tebaran spanduk, baliho, dan alat peraga kampanye dari setiap partai politik sudah terpasang dimana-mana. Dalam batas penalaran yang wajar, tidak mungkin rasanya jika seluruh alat peraga kampanye yang sudah terpasang itu hanya mengeluarkan satu juta rupiah.
 
Jika membandingkan kondisi ini dengan pemilu atau pilkada sebelumnya, dugaan ketidakjujuran dalam pelaporan dana kampanye ini memang penyakit lama peserta pemilu Kita. Ada beberapa penyebab kondisi tidak ideal dan tidak transparan ini masih terjadi. Pertama, cakupan wilayah dan aktor yang akan dikontrol oleh partai politik melaporkan dana kampanye begit luas. Bisa dibayangkan, karena laporan dana kempanye itu hanya dilaporkan oleh partai politik, maka partai politik peserta pemilu disetiap tingkatan yang akan mengakumulasikan semua dana kampanye yang sudah dikeluarkan oleh setiap calon anggota legislative atau yang dikeluarkan langsung oleh partai politik.
Pelaksanaan itu semakin berat karena partai politik tidak memiliki system yang efektif dan efisien untuk melaporkan dana kampanye dari setiap aktifitas kampanye yang sudah dilakukan. Beberapa praktik yang pernah dilakukan oleh partai politik adalah meminta kepada masing-masing caleg untuk mengirimkan data dan nonimal pengeluaran kampanyenya. Metode manual ini tentu sulit untuk bias menjaga dan memastikan setiap dana kampanye dilaporkan secara jujur, transparan, dan bertanggungjawab.
Kondisi yang sama juga terjadi pada pelaporan dana kampanye pemilihan presiden. Adanya pergerakan dan aktifitas kampanye yang berasal dari tim yang tersebar luas menjadi tantangan tersendiri dari dalam merekam setiap pengeluaran kampanye. Ketiadaan system pelaporan yang yang efisien dan efektif juga membuat sulit untuk menggabungkan semua pelaporan dana kampanye yang sudah dikeluarkan oleh pasangan calon presiden.
Sebab lain dari realita masih basa-basinya dana kampanye adalah banyak penyumbang dana kampanye yang enggan untuk mencantumkan identitasnya. Sehingga, praktik pemberian sumbangan acap kali dilakukan dengan cash money tanpa pencatatan, atau dalam bentuk bantuan bahan atau alat peraga kampanye yang sudah jadi. Pemberian alat peraga dan bahan kampanye yang sudah jadi ini juga sering luput di pencatatan tim pasangan calon presiden dan wakil presiden.
 
Peran Bawaslu
Dari banyak persoalan berulang yang terjadi di dalam pelaporan dana kampanye, salah satu yang masih terus didorong untuk bekerja efektif dan maksimal adalah Bawaslu. Bawaslu adalah lembaga yang diharapkan mampu menjadikan salah satu focus pengawasan lembaganya terkait dengan dana kampanye. Jika dilihat dari kelembagaan, Bawaslu sangatah ideal untuk mengawasi setiap aktifitas kampanye hinggal level kecamatan.
Keberadaan lembaga Bawaslu dapat menjadi penyeimbang informasi dan fakta dari laporan dana kampanye yang dilaporkan oleh peserta pemilu. Data penyeimbang ini sangat bisa dilakukan oleh Bawaslu dengan  kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh lembaganya.
Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, Bawaslu diharapkan mampu mencatat semua aktifitas kampanye peserta pemilu, dan kemudian melakukan penaksiran cepat terhadap biaya yang dikelurakan oleh peserta pemilu. Hasil pengawasan dan penaksiran biaya tersebut dapat menjadi temuan Bawaslu, untuk kemudian dibandingkan dengan laporan dana kampanye yang dilaporkan oleh peserta pemilu kepada KPU. Jika terdapat perbedaan, maka dapat diambil langkah meminta kepada peserta pemilu melengkapi laporan dana kampanyenya.
Jika hendak lebih melangkah lebih konsisten, penegakan hukum bisa dijalankan. Karena, di dalam UU Pemilu ketika peserta pemilu tidak melaporkan dana kampanye dengan jujur, ada ancaman sanksi yang serius yang dapat menjerat peserta pemilu. Sanksi terberatnya adalah diskualifikasi sebagai peserta pemilu.
Integritas terhadap dana kampanye ini sangat penting. Karena uang yang dikeluarkan akan menjadi cerminan beban dan orientasi peserta pemilu setelah menjabat sebagai pejabat public nantinya. Oleh sebab itu, konsistensi terhadap penegakan hukum dari segala aspek penanganan dana kampanyenya ini menjadi sangat penting. Kita semua tahu, bahwa ada kelemahan secara regulasi terkait dengan dana kampanye. Regulasinya tak rinci. Oleh sebab itu, Bawaslu peran mengambil peran dan langkah strategis untuk menjaga integritas pemilu, khususnya terkait dengan dana kampanye.
 
Partisipasi Masyrakat
Selain mendorong Bawaslu untuk bekerja maksimal, partisipasi masyarakat adalah salah satu kunci untuk mendesak transparansi dana kampanye dari peserta Pemilu 2019. Masyarakat yang akan bersentuhan dan melihat langsung pelbagai aktifitas kampanye peserta pemilu dapat memberikan informas terhadap aktifitas kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu kepada pengawas pemilu.
Salah satu inisiatif yang sedang dan akan dilaksanakan oleh salah satu kelompok masyarakat sipil adalah pemantauan belanja iklan calon presiden dan wakil presiden oleh organisasi satu dunia. Pemantauan ini akan dilaksanakan di tiga kota, yakni Jakarta, Banjarmasin, dan Makassar. Aktifitas ini akan berusaha merekam dan mencatat aktifitas iklan yang dilakukan oleh pasangan calon presiden, lalu akan diakumulasikan dalam bentuk taksiran pembiayaan yang dilakukan, berdasarkan harga iklan di masing-masing media massa. Inisiatif ini sangat penting untuk dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh pengawas pemilu, ketika membandingkan laporan dana kampanye pasangan calon presiden kepada KPU, dengan beberapa aktifitas iklan yang dilakukan di pelbagai media, khususnya di tiga kota, Jakarta, Banjarmasin, dan Makassar.

Fadli Ramadhanil
Peneliti Hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
 







analisis Lainnya