Analisis

Isu Kesetaraan Gender dalam Debat ke-1 Pilpres


Oleh Kalyanamitra | Rabu, 20 Februari 2019 15:06 WIB | 60 Views

Ada yang menarik dalam debat pertama capres-cawapres yang berlangsung pada 17 Januari lalu yang mengangkat topik hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Pada segmen pertanyaan antarpaslon, paslon nomor urut 01 mempertanyakan komitmen paslon nomor urut 02 terkait perspektif gender dalam visi misi serta program yang dibandingkan dengan data bahwa tidak ada perempuan yang menempati posisi strategis dalam struktur kepengurusan partai. Paslon 01 menilai ada inkonsistensi dari apa yang diusung dengan fakta yang ada. 
 
Paslon nomor 02 berargumen bahwa perempuan yang menempati posisi strategis juga harus cakap dan prorakyat sehingga menghasilkan output atau kebijakan yang tidak merugikan rakyat. Dari argumen yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa paslon nomor 02 menekankan pada pentingnya kualitas perempuan yang menempati posisi-posisi strategis, tidak hanya soal jumlah.
 
Perdebatan tersebut cukup menarik karena soal representasi perempuan serta kualitasnya untuk menempati posisi-posisi strategis sampai saat ini masih terus diperjuangkan oleh gerakan perempuan. Keterwakilan perempuan baik di tingkat yudikatif, legislatif, maupun eksekutif masih rendah dan jauh dari harapan. Di legislatif angka keterwakilan perempuan masih 17,32%, di tingkat eksekutif kabinet kerja pemerintahan Jokowi sekitar 23,5%. Ini masih jauh dari target yang tertuang dalam aturan legislasi nasional yaitu sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan.
 
Dari segi kualitas, memang masih menjadi pekerjaan rumah yang juga harus dibenahi  agar keterwalikan perempuan di posisi strategis di berbagai sektor dapat mewakili kepentingan perempuan. Namun di sisi lain juga perlu dilihat secara adil terkait kualitas perempuan dengan keterwakilan yang minim kerap dipertanyakan, sedangkan laki-laki yang selalu jadi mayoritas di posisi-posisi strategis tidak dipertanyakan kualitasnya.
 
Oleh karena itu, kedua isu tersebut perlu mendapat perhatian serius dari capres-cawapres. Kedua paslon harus memiliki pemahaman bahwa jumlah keterwakilan perempuan dan kualitas sama pentingnya. Sehingga dalam program-program yang diusung, perlu memastikan masing-masing memiliki prioritas program dan kebijakan terkait pemajuan perempuan di politik baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
 
Selain itu, kedua kubu juga perlu melihat secara mendalam dan menyelesaikan terkait akar persoalannya, yakni kultur patriarki dalam politik Indonesia masih sangat kuat dan terus dilanggengkan. Kendati telah banyak kebijakan dibuat untuk meningkatkan peran perempuan dalam politik, namun faktanya masih diperlukan usaha dan proses yang panjang dari gerakan perempuan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di setiap sektor. 







analisis Lainnya