Analisis
Babak Baru Iklan Kampanye Calon Presiden

Babak Baru Iklan Kampanye Calon Presiden


Oleh Donal Fariz | Senin, 25 Februari 2019 11:26 WIB | 104 Views

Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini sedang mempersiapkan teknis kegiatan iklan kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden di media cetak dan elektronik. Kegiatan kampanye yang sejatinya akan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret mendatang, sudah mulai dipersiapkan oleh KPU. Tujuannya agar masing-masing calon presiden bisa mempersiapkan content iklan kampanye yang sesuai dengan durasi yang telah ditetapkan.
Sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, KPU melalui anggaran negara akan memberikan sebanyak 3 spot iklan kampanye perharinya. Masing-masing kandidat juga diberikan kesempatan untuk beriklan sebanyak maksimal 10 spot iklan kampanye perharinya. Adapun sumber pendanaan iklan mandiri kandidat tersebut berasal dari dana kampanye masing-masing pasangan calon. Sekalipun berasal dari kocek masing-masing kandidat, KPU tetap membelakukan batasan durasi untuk setiap iklan di media elektronik.
Mengapa disebut sebagai babak baru? Sebab ketentuan UU Pemilu mengatur secara jelas batas waktu kampanye kandidat melalui media hanya diperbolehkan secara terbatas selama 21 hari. Sebagaimana diketahui, kedua kandidat beberapa bulan dalam kegiatan kampanye cenderung menggunakan platform social media masing-masing.
Ketentuan ini muncul sebagai upaya menciptakan kesetaraan dalam kontestasi politik masing-masing kandidat dalam beriklan sehingga tidak ada perbedaan yang mencolok. Lebih jauh lagi, ketentuan ini bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya membatasi pengeluaran dana kampanye.
Bagaimanapun juga upaya pembatasan ini penting mendapatkan apresiasi untuk mengurangi ledakan “cost electoral” akibat beriklan di media massa. Sekalipun hal ini tidak disenangi oleh pemilik media karena mengurangi potensi pemasukan industri media cetak dan elektronik.
Namun upaya ini tentu harus disertai dengan pengawasan yang ketat terkait dengan durasi dan jumlah spot iklan perharinya yang sudah ditetapkan tersebut. Jikalau tidak, maka pembatasan ini hanya akan sia-sia karena ketiadaan pengawasan akan membuat celah bagi kandidat dan timses untuk beriklan melebihi ketentuan yang dibatasi oleh Undang-Undang dan PKPU.
Menjadi pertanyaan mendasar, siapa yang mengawasi ketentuan ini ?  setidaknya ada dua instrument kontrol yang bisa dipergunakan untuk itu. Pertama pengawasan kelembagaan oleh Bawaslu. Sesuai ketentuan UU, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi kegiatan dan tahapan dalam penyelengaraan kegiatan kampanye. Secara hukum, iklan kampanye di media cetak mendatang merupakan ruang lingkup kewenangan Bawaslu secara kelembagaan.
Kedua, pengawasan oleh publik. Pengawasan oleh publik sejatinya merupakan bagian yang integratif dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Secara teoritik, penyelenggaran pengawasan pemilu sesungguhnya tidak akan mampu dikawal oleh Bawaslu RI dan daerah mengingat bentang geografis Indonesia yang sangat luas. Oleh karenanya, pengawasan publik merupakan bagian yang sangat penting.
Penting dipahami, pengawasan tidak hanya bisa dilakukan oleh lembaga yang terdaftar melalui KPU saja. Pengawasan iklan kampanye juga bisa dilakukan oleh perorangan dan/atau lembaga yang concern dengan isu kepemiluan dan memiliki iktikad baik untuk berperan-serta mengawal kegiatan kampanye.
Tidak hanya bisa menghitung durasi, publik juga bisa mengukur biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing paslon. Publik bisa mengetahui satuan biaya iklan yang versi KPU kepada media cetak dan elektronik nantinya. Hal ini disebabkan karena biaya KPU menggunakan anggaran negara, maka prosesnya akan ada lelang terbuka.
Besaran biaya tersebut bisa dijadikan acuan iklan-iklan mandiri para pasangan calon nantinya. Publik bisa menghitung secara manual akumulasi jumlah iklan media dikali dengan harga per-durasi iklan yang ditayangkan oleh masing-masing kandidat. Alhasil, total belanja iklan kampaye pasangan calon nantinya bisa dihitung public dan kemudian dibandingkan dengan laporan belanja kampanye pasangan calon yang disetorkan kepada KPU.

Oleh : Donal Fariz
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW
 







analisis Lainnya