Analisis
Setelah Debat Ke-2 Capres, Adu Kuat Isu SARA dan Agraria

Setelah Debat Ke-2 Capres, Adu Kuat Isu SARA dan Agraria


Oleh Firdaus Cahyadi | Selasa, 26 Februari 2019 15:19 WIB | 192 Views

Setelah debat capres ke-2, ada yang berubah dalam konten kampanye di media sosial maupun media arus utama. Isu tentang agraria (tata kuasa lahan) mulai mengemuka. Tidak bisa dipungkiri isu mengenai agraria mengemuka setelah muncul pernyataan capres Joko Widodo (Jokowi) tentang penguasaan ratusan ribu hektar lahan oleh capres Prabowo Subianto.

Kenapa persoalan agraria ini menjadi perbincangan hangat di media sosial dan media arus utama?

Tak dapat dipungkiri persoalan agraria yang mencuat setelah debat capres ke-2 itu seperti pukulan telak bagi capres Prabowo Subianto. Kenapa demikian? Hal itu disebabkan di berbagai kesempatan capres Prabowo selalu berpidato tentang ketidakadilan. Ujung dari pidato ketidakadilan itu adalah mengarahkan 'sasaran tembaknya' ke capres Jokowi yang kebetulan sekarang menjadi Presiden.

Seperti yang ditulis CNN Indonesia, dalam sebuah pidatonya Prabowo pernah mengungkapkan bahwa segelintir  orang menguasai hampir separuh kekayaan kita. "Apalagi soal tanah, 1 persen populasi yaitu konglomerat menguasai 80 persen tanah kita," kata Prabowo dalam pidato. Pernyataan Jokowi di debat capres ke-2, bahwa Prabowo juga memiliki konsesi lahan seluas ratusan ribu hektar, seakan membawa pesan bahwa 1% konglomerat yang menguasai 80% tanah Indonesia itu termasuk Prabowo juga.

Segala retorika pidato Prabowo tentang keadilan sosial menjadi tidak relevan karena disampaikan oleh orang yang menguasai ratusan ribu lahan. Di tengah jutaan petani gurem tidak punya lahan. Di Indonesia ada jutaan petani gurem, petani pengguna lahan dengan penguasaan kurang dari 0,5 hektare (ha). Data BPS, seperti ditulis berita satu, mencatat bahwa pada 2013, Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah 14,25 juta rumah tangga tani. 

Pukulan telak Jokowi soal agraria itu yang menyebabkan para pendukung Prabowo bereaksi. Di berbagai media massa arus utama yang kemudian disebarluaskan di akun twitternya misalnya, Fadli Zon, loyalis Prabowo, mengungkapkan bahwa penguasaan lahan ratusan ribu hektare oleh Prabowo, seharusnya jadi kebanggan nasional. Narasi yang dibangun adalah penguasaan lahan ratusan ribu hektare itu untuk menyelamatkan penguasaan asing atas lahan di negeri ini. 

Nampaknya narasi nasionalisme ini kurang mendapatkan sambutan. Terlebih penguasaan lahan skala luas itu terjadi ketika jutaan petani gurem tak punya lahan. Narasi pun bergeser. Menurut para pendukung Prabowo, penguasaan lahan yang besar justru dilakukan oleh orang-orang di sekitar Jokowi (bukan Jokowi itu sendiri). Menurut Fadli Zon, pihak yang paling banyak penguasa lahan itu di sekitar Pak Jokowi sendiri. Termasuk Ketua Tim Suksesnya, sekitar orangnya.

Persoalan agraria ini pun tidak hanya ditanggapi oleh masing-masing kubu capres, namun juga masyarakat sipil yang selama ini melakukan advokasi terkait isu agraria. Respon masyarakat sipil misalnya, meminta pemerintah membuka seluruh informasi tentang HGU. Menurut mereka, HGU adalah informasi publik yang harus dibuka.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah isu SARA tenggelam di tengah maraknya perbincangan isu agraria di media sosial dan media massa arus utama setelah debat capres ke-2? Ternyata tidak sepenuhnya tenggelam. 

Setelah beberapa hari, isu agraria diperbincangkan tiba-tiba diintrupsi dengan perbincangan mengenai doa Neno Warisman, mantan artis yang menjadi pendukung Prabowo, di Munajat 212. Penggalan pusi dan doa mantan selebritas itu sebagai berikut:

......

Karena jika Engkau tidak menangkan

Kami khawatir ya Allah

Kami khawatir ya Allah

Tak ada lagi yang menyembah-Mu
.......


Puisi doa Neno Warisman itu, dinilai sebagai upaya menganalogikan perhelatan pilpres seperti perang Badar di jaman Rasullulah. Sebuah analogi yang pernah dipakai oleh Amien Rais pada pilpres 2014 silam. Analogi perang di era Rasullulah dalam pilpres tentulah tidak tepat bahkan menyesatkan dan bisa membelah masyarakat.

Sempat menjadi perbincangan ramai di media sosial dan media massa, namun doa Neno Warisman yang kontroversial itu, kembali tenggelam, setelah Jokowi pidato pada konvensi rakyat di Sentul pada 24 Februari 2019. Dalam pidato itu persoalan agraria kembali disinggung. "Jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan konsesinya kepada negara, saya tunggu, saya tunggu sekarang," ujar Jokowi. Perbincangan mengenai soal agraria pun kembali ramai di media sosial dan arus utama.

Munculnya persoalan agraria dalam perdebatan di media sosial dan arus utama adalah sebuah gejala positif. Bagaimanapun juga persoalan penguasaan lahan adalah persoalan penting bagi rakyat. Persoalan agraria adalah persoalan politik karena tata kuasanya diputuskan melalui kebijakan politik. Selama ini perdebatan politik yang menggunakan politisasi isu SARA telah mencerabut perdebatan politik dari akar persoalan masyarakat.

Pertanyaan berikutnya tentu saja adalah apakah perbincangan mengenai agraria ini akan terus bertahan atau justru berhenti dengan munculnya perbincangan mengenai politisasi SARA yang tercerabut dari akar persoalan rakyat itu? Kita tunggu adu kuat tarik ulur antara isu agraria dan SARA di media sosial dan arus utama beberapa hari kedepan.

 







analisis Lainnya