Analisis
Cukupkah Citra Milenial Menjawab Kebutuhan Perempuan Pemilih Pemula?

Cukupkah Citra Milenial Menjawab Kebutuhan Perempuan Pemilih Pemula?


Oleh Kalyanamitra | Selasa, 02 April 2019 09:47 WIB | 124 Views

Ada tiga syarat utama bagi warga negara untuk tercatat sebagai pemilih, yaitu merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), berusia 17 tahun atau lebih saat memilih, pernah atau pun sudah menikah. Ini berarti jika mengacu pada Undang-Undang No. Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, usia anak sudah memperoleh hak pilih dan dapat menggunakannya dalam Pemilu. Kelompok pemilih pada usia ini  sering disebut sebagai kategori pemilih pemula, dan menjadi target potensial saat kampanye. Pada Pemilu 2019 ini, merujuk pada pernyataan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz, jumlah pemilih pemula sekitar 1,2 juta pemilih. 
 
Saat ini kelompok pemilih pemula juga termasuk pada salah satu kelompok yang populer disebut sebagai generasi milenial. Persoalannya, apakah kampanye capres-cawapres telah menyentuh akar persoalan generasi milenial, terutama remaja perempuan ini?
 
Sejauh ini kampanye capres-cawapres lebih mengutamakan citra yang dekat dengan generasi milenial, seperti menggunakan bahasa-bahasa milenial, menggunakan media yang tren di kalangan milenial, atau sok akrab dengan kelompok milenial. Kedua kandidat justru sangat miskin pemahaman terhadap persoalan generasi milenial, utamanya di akar rumput. Sehingga program-program yang ditawarkan tidak menjangkau persoalan utama yang dihadapi anak muda, terutama remaja perempuan.
 
Remaja perempuan masih menjadi kelompok rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Misalnya, akses remaja perempuan terhadap hak atas kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) masih sangat minim karena masih dianggap tabu untuk membicarakannya, bahkan di sekolah. Persoalan lain misalnya minimnya kesempatan memiliki pendidikan tinggi bagi remaja perempuan atau kasus perkawinan anak di bawah usia 18 tahun yang masih marak terjadi. Selain itu, sebagian besar proses-proses penyusunan kebijakan di berbagai tingkatan yang menyangkut hak-hak remaja perempuan tidak melibatkan mereka, sehingga melupakan prinsip partisipasi bermakna dan kepentingan terbaik untuk anak.
 
Persoalan-persoalan tersebut hampir tidak dibahas oleh kedua kandidat dan tim pemenangannya. Sehingga dalam Pemilu 2019 ini, pemilih pemula juga ditempatkan hanya sebagai komoditas politik. Padahal-padahal suara remaja juga perlu didengar dan diakomodir kebutuhannya, karena untuk mendiskusikan program pembangunan yang hasilnya untuk generasi mendatang, maka harus melibatkan kelompok muda dalam perencanaan dan pembahasannya.
 
Di samping itu, seringkali kelompok pemilih pemula juga luput diberikan pendidikan politik yang komprehensif dan berkualitas agar mau dan mampu berpartisipasi aktif dalam politik. Yang dipertontonkan saat ini justru panggung politik yang penuh dengan hoaks, saling menjatuhkan, memecah belah, serta menggunakan jargon milenial untuk saling memojokan satu sama lain. Sehingga tidak mengherankan jika banyak pemilih pemula yang apatis dan tidak percaya lagi dengan proses demokrasi.







analisis Lainnya