Analisis
Politik Kerakyatan, Hilang dalam Konten Kampanye Capres 2019

Politik Kerakyatan, Hilang dalam Konten Kampanye Capres 2019


Oleh Firdaus Cahyadi | Kamis, 25 April 2019 11:17 WIB | 38 Views

Pilpres telah usai. Kampanye yang sangat panjang dan melelahkan telah berakhir. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari konten kampanye capres dari prespektif politik kerakyatan? 

Apa itu politik kerakyatan? Menurut KH A Mustofa Bisri, politik kerakyatan adalah politik yang membela kepentingan rakyat jelata, bukan bangsawan dan hartawan. Dari prespektif politik kerakyatan itulah kita melihat masa kampanye yang lama ternyata tidak menjadikan capres melihat persoalan Indonesia secara lebih holistik atau memandang masalah atau gejala itu sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Hal itu terlihat dalam konten kampanye para capres yang didominasi pada persoalan ekonomi. Dengan kata lain, para capres terjebak pada isu ekonomi dalam melihat persoalan bangsa. Data dari pemantauan SatuDunia yang dipublikasikan di www.iklancapres.id, per 20 Maret 2019, menunjukan bahwa isu ekonomi menjadi konten yang mendominasi kampanye capres di media sosial.

Pasangan 01 mengangkat isu ekonomi dalam konten kampanyenya sebanyak 345 kali. Sementara pasangan 02 mengangkat isu ekonomi dalam kampanye sebanyak 430 kali. Sementara untuk isu-isu perempuan, korupsi, keadilan hukum, lingkungan hidup, bencana alam, pemberantasan hoax, disabilitas kurang dari 100 kali. Dominasi konten untuk isu ekonomi juga terjadi di dua daerah lainnya, yaitu Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

Dominasi isu ekonomi ini, menunjukan bahwa para capres tidak melihat persoalan Indonesia secara utuh. Ketimpangan ekonomi misalnya bisa saja justru terjadi karena sejak awal pembangunan ekonomi justru mendiskriminasi perempuan yang menyebabkan kaum perempuan tersingkir dari proses produksi. Ketimpangan ekonomi bisa saja terjadi karena sejak awal pembangunan ekonomi mengabaikan keberlanjutan alam sehingga masyarakat disingkirkan dari sumber-sumber kehidupannya. Seakan isu ekonomi berdiri sendiri tanpa ada kaitannya dengan isu gender dan keberlanjutan sumberdaya alam.

Singkat kata, para capres melihat persoalan ekonomi, seperti tercermin dalam konten kampanye mereka, dalam kacamata kelas menengah atas. Mereka mengemukakan keadilan ekonomi tapi tercerabut dari akar persoalan rakyat jelata. Solusi untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan ekonomi menurut mereka hanya menempuh satu jalan menarik investasi guna meningkatkan pertumbuhan. 

Para capres itu tidak peduli sejauh mana investasi itu menyingkirkan perempuan dari proses-proses produksinya. Mereka juga tidak peduli sejauh mana investasi merusak alam yang pada akhirnya justru akan meninggalkan kemiskinan di masyarakat. Para capres itu sama sekali tidak menyinggung persoalan struktur penguasaan ekonomi di Indonesia yang timpang. Mereka seperti lupa bahwa tanpa pembalikan struktur ekonomi yang timpang itu, seberapa besar pun pertumbuhan ekonomi hanya akan dinikmati 20% orang super kaya, bukan 80% rakyat jelata. Singkat kata, konten kampanye ekonomi capres di pilpres 2019 telah tercerabut dari akar persoalan rakyat jelata. 

Kenapa konten kampanye capres bisa tercerabut dari akar persoalan rakyat jelata. Bisa jadi karena semua capres berasal dari 1% elite super kaya yang menguasai 80% sumber-sumber ekonomi Indonesia. Atau kalaupun tidak berasal dari 1% elite super kaya itu, capres tersebut telah dikelilingi oleh 1% elite itu sehingga panca inderanya melemah untuk menangkap persoalan yang terjadi di tengah rakyat jelata.

Sumber gambar: http://www.satuharapan.com/read-detail/read/bank-dunia-jokowi-hadapi-kesenjangan-pendapatan-paling-parah







analisis Lainnya