Analisis
​Bawaslu Kecolongan Awasi Kampanye di Media Sosial

​Bawaslu Kecolongan Awasi Kampanye di Media Sosial


Oleh Firdaus Cahyadi | Kamis, 25 April 2019 12:15 WIB | 40 Views

Salah satu hal yang menarik dalam kampanye pilpres lalu adalah kurang sigapnya Bawaslu atur kampanye di media sosial. 

Dalam pilpres 2019 ini telah terjadi pergeseran pola kampanye capres di media. Bila pada pilpres sebelumnya, capres begitu banyak berkampanye di media massa arus utama (cetak maupun elektronik), kini para capres banyak berkampanye di media sosial. 

Perubahan pola kampanye itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, aturan KPU yang hanya memperbolehkan iklan kampanye di media selama 21 hari jelang pencoblosan. Kedua, kampanye di media sosial lebih murah biayanya. Terlebih masa kampanye dalam pilpres kali ini yang sangat panjang.

Namun sayangnya, Bawaslu kecolongan mengatur kampanye di media sosial. Bawaslu luput mengatur soal bagaimana pelaporan dana kampanye di media sosial. Kampanye di media sosial, bukan hanya dilakukan oleh tim sukses, namun  dilakukan oleh individu-individu pendukung bahkan mungkin juga para buzzer dari masing-masing pihak. Menyewa buzzer tentu saja ada tarifnya. Namun sayang itu pun luput untuk diawasi oleh Bawaslu. Akibatnya, hampir semua pengeluaran dalam rangka kampanye di media sosial luput dari pengawasan.

Bukan hanya itu, Bawaslu juga luput mengatur kampanye di media sosial di hari tenang.  Pantauan dari SatuDunia, melalui platform www.iklancapres.id menunjukan tagar #SayaSihOptimis02Menang di twitter sejak 15 April 2019 pukul 05.05 hingga pukul 09.08 di hari yang sama telah diperbincangkan oleh 883 pengguna twitter. Sementara tagar  #PilihYgBajuPutih di twitter pada hari yang sejak tanggal 13 April (sebelum hari tenang) hingga tanggal 15 April (telah memasuki hari tenang), pukul 09.42 Wib, telah diperbincangkan oleh 3824 pengguna twitter.

Masih adanya kampanye di media sosial pada masa tenang disebabkan karena aturannya masih simpang siur. Bawaslu beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa pihaknya tak bisa melarang masyarakat memperbincangkan kandidat di media sosial selama masa tenang. Sebaliknya, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel A. Pangerapan menyatakan selama masa tenang hingga 14—16 April 2019, masyarakat  dilarang mengunggah kembali atau mengajak atau mempromosikan peserta Pemilu 2019 melalui media sosial. Jadi aturan yang mana yang harus diikuti?

Kegagapan Bawaslu dalam mengawasi kampanye di media sosial ini tidak boleh terulang lagi di pilpres 2024. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kedepan Bawaslu harus lebih proaktif awasi kampanye. Bawaslu tidak boleh gaptek, gagap teknologi.







analisis Lainnya