Analisis
Saatnya Tagih Janji Ekonomi Presiden Terpilih

Saatnya Tagih Janji Ekonomi Presiden Terpilih


Oleh Rachmi Hertanti | Kamis, 02 Mei 2019 09:20 WIB | 56 Views

Isu ekonomi merupakan isu yang sangat seksi menjadi ‘dagangan’ kampanye para calon presiden dalam pilpres 2019. Data dari pemantauan SatuDunia yang dipublikasikan di www.iklancapres.id  per 20 Maret 2019, pasangan 01 mengangkat isu ekonomi dalam konten kampanyenya di media sosial sebanyak 345 kali. Sementara pasangan 02 mengangkat isu ekonomi dalam kampanye sebanyak 430 kali.

Bahkan dalam debat kelima Pilpres sebelum Pemilu dilaksanakan pada 17 April 2019, para kandidat calon presiden, Jokowi dan Prabowo, sama-sama melempar janji mengenai pentingnya membangun industry hilir untuk memberikan nilai tambah produk pada komoditas dagang Indonesia. Industri hilir ini sebagai salah satu strategi untuk menghilangkan ketergantungan pada bahan baku impor yang berdampak pada pendalaman defisit nilai perdagangan Indonesia.
 
Presiden Indonesia yang terpilih dalam Pemilu 2019 ini harus berkomitmen untuk merealisasikan janjinya dengan strategi yang mengutamakan kepentingan rakyat kecil dan membawa perubahan model ekonomi secara structural bagi Indonesia. Sehingga Pemilu 2019 ini bukanlah sekedar proses demokrasi prosedural semata yang hanya melegitimasi pergantian atau mempertahankan rezim dalam perebutan kue ekonomi yang diperkuat dengan struktur oligarki.
 
Efek Ketergantungan Impor
 
Kinerja perdagangan Indonesia  di tahun 2018 memang membukukan defisit terburuk di sepanjang 5 tahun terakhir. Defisit transaksi berjalan ini disebabkan oleh menurunnya kinerja perdagangan, khususnya barang, di sepanjang 2018 yang dipengaruhi oleh peningkatan nilai impor ketimbang ekspor. Kenaikan pertumbuhan impor sejalan dengan kenaikan harga minyak dunia dan meningkatnya aktivitas ekonomi domestik, sementara perlambatan pertumbuhan ekspor dipengaruhi volume perdagangan dunia yang tumbuh melambat dan harga komoditas global yang mengalami penurunan.
 
Laporan BPS menunjukan bahwa disepanjang 2018, perdagangan Indonesia mencatat rekor defisit terburuk sepanjang masa yaitu mencapai US$ -8,56 Milyar. Defisit perdagangan disebabkan oleh tingginya nilai impor migas yang mencapai US$ 29,8 Milyar, dan mencatatkan defisit di sektor migas sebesar US$-12,4 Milyar. Di sisi non-migas memang mencatatkan surplus sebesar US$ 3,83 Milyar. Namun, Tingginya ketergantungan impor bahan baku tidak memberikan efek pada penguatan surplus perdagangan disektor non-migas khususnya dampaknya terhadap peningkatan daya saing Indonesia. Data BPS[1], mencatat komposisi struktur impor non-migas 2018 Indonesia sebesar 75,01% ditempati oleh Impor bahan baku, 15,88% bahan modal, dan 9,11% barang konsumsi.
 
Dua dekade lebih dari penerapan kebijakan pembukaan pasar dan ekonomi, fakta menunjukan bahwa kebijakan liberalisasi perdagangan yang diambil oleh Indonesia semakin mengarah pada ketergantungan pada produk impor sebagai substitusi produk lokal yang dianggap tidak kompetitif.
 
Catatan Indonesia for Global Justice (IGJ) tahun 2018 menyebutkan ada 3 (tiga) hal yang menjadi penyebab Indonesia ketergantungan pada impor: Pertama, ekspor Indonesia masih bergantung ekspor bahan mentah dan komoditas yang tidak memiliki nilai tambah; Kedua, produk komoditas unggulan Indonesia masih didominasi dengan produk rendah teknologi; dan Ketiga, trade creation pada liberalisasi perdagangan terus menciptakan ketergantungan yang tinggi pada produk impor[2].
 
Bahkan ketergantungan ini pada akhirnya tidak dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk membangun industri lokal, yang menyebabkan kebutuhan domestik bergantung pada produk impor. Kontribusi sektor industri manufaktur juga terus menurun terhadap PDB. Hal ini juga berdampak terhadap perluasan lapangan kerja. Dalam periode hampir 15 tahun (2001-2015), sektor industri hanya dapat menyerap sebesar 1% tenaga kerja yaitu dari 13% ke 14%.
 
 
Industrialisasi & Pembangunan Pertanian Indonesia
 
Agenda industrialisasi sudah dihembuskan bahkan sejak era Presiden SBY. Namun, implementasinya masih jauh dari yang diharapkan. Di bawah Pemerintahan Jokowi melalui agenda penguatan daya saing, agenda ini kembali didesakan dengan strategi pembangunan industri berorientasi ekspor.  Harapannya strategi ini juga bisa menarik investasi asing yang masuk ke Indonesia.
 
Bagi IGJ, pilihan strategi industrialisasi ini menjadi pertanyaan besar mengingat industrialisasi yang ditujukan untuk kegiatan ekspor telah meninggalkan apa yang selama ini menjadi kekuatan Indonesia, yakni sektor pertanian. Erani Yustika (dalam Mochamad Syawie, 2011[3]) berpandangan dalam perspektif ekonomi politik, ketimpangan pembangunan antarsektor ekonomi diakibatkan kegagalan strategi pembangunan. Dukungan kebijakan terhadap pembangunan sektor industri tanpa menyertakan sektor pertanian di masa lampau telah menciptakan banyak kantong-kantong orang miskin.
 
Dibukanya pintu impor disektor pertanian tanpa adanya upaya perbaikan terhadap kualitas pembangunan pertanian Indonesia pada akhirnya mengilangkan kesempatan pelaku usaha pangan lokal, dalam hal ini petani dan nelayan, Indonesia untuk dapat menikmati kue pembangunan. Aktivitas investasi di Indonesia guna meningkatkan daya saing Indonesia di dalam agenda global value chain, telah memberikan kontribusi terhadap hilangnya akses petani terhadap sumber daya ekonominya dan berdampak terhadap meningkatnya ketimpangan di sektor ini.
 
Laporan BPS menyebutkan bahwa telah terjadi penyusutan terhadap luas lahan baku sawah, dimana pada tahun 2018 luas lahan hanya sebesar 7,1 juta hektar, sebelumnya di tahun 2017 luas lahan sawah berada pada angka 7,75 Hektar[4], dan 8,12 juta hektar pada 2013[5]. Penyusutan ini diakibatkan terjadinya konversi lahan untuk kebutuhan pembangunan kawasan industry, jalan tol termasuk infrastruktur lainnya, hingga pembangunan property. Bahkan, Data sensus pertanian BPS 2018 (SUTAS) menunjukan bahwa terjadi peningkatan jumlah petani gurem sebanyak 1.560.534 orang selama 5 tahun terakhir (2013-2018)[6].
 
Disisi yang lain terjadi penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja disektor pertanian sebesar 3,52 juta orang. Pada 2016, angka tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian sebesar 39,22 juta orang[7] dibandingkan dengan tahun 2018 hanya sebesar 35,70 juta orang[8]. Bahkan dari sisi pendapatan, rata-rata upah disektor pertanian masih memiliki nilai upah di bawah rata-rata upah nasional 2018, yakni sebesar 1,76 juta. Data BPS juga menunjukan bahwa 88,27% dari petani lokal Indonesia adalah pekerja informal.
 
Keterbukaan pasar dan penurunan tariff hinggal 0% juga dimanfaatkan oleh kelompok elit tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Praktek impor pangan kerap menimbulkan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik yang bekerja sama dengan sekelompok pengusaha yang diuntungkan dari bisnis ini. Temuan BPK tahun 2018 menyebutkan bahwa ada sengkarut terkait dengan tata niaga impor pangan. Hasil Pemeriksaan BPK menemukan Sembilan kesalahan pemerintah. Permasalahan itu di antaranya persetujuan impor tanpa pembahasan di rapat koordinasi antar kementerian, tidak kuat dalam menganalisis kebutuhan, hingga lemahnya pengawasan terhadap realisasi impor dan importir[9].
 
Subtitusi Impor Dengan Produksi Rakyat Sebagai Prioritas Kerja
 
Sebagai negara yang berbasis pada sektor pertanian perlu kiranya memanfaatkan potensi ekonomi yang ada. Bahkan, penguatan sektor pertanian dapat berdampak tidak hanya pada sisi ekonomi mikro tetapi juga ekonomi makro.
 
Ke depan, dengan Pemerintah menetapkan prioritas penguatan industri di sektor makanan dan minuman[10] maka sudah seharusnya sektor pertanian di sisi hulu diperkuat untuk dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Hal ini mengingat 85% bahan baku industri sektor makanan dan minuman masih bergantung pada bahan baku impor senilai US$ 8,72 Juta.
 
Selain itu, impor barang konsumsi di sektor makanan dan minuman juga masih tinggi. Kontribusinya pada tahun 2018 berada pada level 37,5% atau setara dengan US$ 6,49 Juta. Oleh karena itu, penguatan sektor pertanian di sisi hulu juga dapat memenuhi permintaan konsumsi dalam negeri. Dengan pangsa pasar domestik yang besar seharusnya petani dan nelayan lokal menjadi tuan dirumah sendiri. Ini harus menjadi agenda utama Presiden terpilih Indonesia ke depan. Substitusi impor dengan produksi rakyat harus menjadi prioritas kerjanya.
 
Pemberdayaan petani dan nelayan sebagai tulang punggung pembangunan sektor pertanian harus menjadi fokus pemerintah kedepan. Tentunya dengan dukungan kebijakan yang memadai bagi mereka. Terutama meningkatkan kapasitas petani dan nelayan untuk dapat memproduksi komoditas pertanian dengan kualitas yang baik sehingga dapat diserap oleh industri. Tidak boleh lagi ada alasan menolak menyerap produksi pertanian lokal karena dianggap kualitasnya lebih rendah dan harganya tidak kompetitif.
 
Kebijakan pembatasan impor dan kewajiban menyerap produksi lokal dalam kegiatan industri (Tingkat Kandungan Dalam Negeri/TKDN) harus terus diberlakukan. Termasuk ekspor bahan mentah harus dikurangi atau mungkin dihentikan. Dan yang paling terpenting, desakan untuk merevisi Undang-undang Pangan akibat kalah dalam gugatan WTO harus dibatalkan, khususnya terkait dengan pasal yang mengatur tentang mengutamakan produksi dalam negeri untuk kebutuhan pangan domestik. ****
 

sumber gambar: https://m.inilah.com/news/detail/2514823/setop-ratifikasi-perjanjian-dagang-dengan-asing

ENDNOTES
 


[1] Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia November 2018, BPS, Jakarta, diunduh dari file:///C:/Users/IGJ/Downloads/BRSbrsInd-20181217113011%20(1).pdf 

[2] Dikutip dari Catatan IGJ sepanjang 2018: https://igj.or.id/catatan-awal-tahun-2018-indonesia-for-global-justice/  dan  https://igj.or.id/arah-pembangunan-ekonomi-indonesia-industrialisasi-harus-jadi-prioritas/

[3] Mochamad Syawie, “Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial”, Media Neliti, Jakarta, 2011

[4] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181025153705-92-341433/bps-sebut-luas-lahan-pertanian-kian-menurun

[5] BPS Statistik Luas Lahan Sawah https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/10/895/luas-lahan-sawah-menurut-provinsi-ha-2003-2015.html

[6] Rachmi Hertanti, “Ketimpangan Di sektor Pertanian Dalam Kebijakan Ekonomi Terbuka”, INFID, 2018.

[7] Per Agustus yang dilihat perbedaannya year on year.

[8] Laporan Data Sosial Ekonomi BPS 2016 dan 2019

[9] Warta Pemeriksa, BPK, April 2018

[10] https://www.liputan6.com/bisnis/read/3898154/genjot-ekspor-jokowi-prioritaskan-industri-makanan-dan-minuman
 







analisis Lainnya