Analisis
Politik Ekonomi Kerakyatan akankah Hanya Jargon Kampanye Pilpres?

Politik Ekonomi Kerakyatan akankah Hanya Jargon Kampanye Pilpres?


Oleh Firdaus Cahyadi | Jum'at, 03 Mei 2019 11:57 WIB | 39 Views

Pilpres 2019 sudah usai. Hasil hitung cepat (quick count) menunjukan Joko Widodo (Jokowi) unggul dalam pilpres tersebut. Artinya, jika tidak ada perubahan yang besar dalam perhitungan KPU, Jokowi akan melanjutkan kepemimpinannya di period ke-2.

Pada kampanye pilpres tahun ini, isu ekonomi mendominasi konten kampanye di media sosial. Data dari pemantauan SatuDunia yang dipublikasikan di www.iklancapres.id  per 20 Maret 2019, pasangan 01 mengangkat isu ekonomi dalam konten kampanyenya di media sosial sebanyak 345 kali. Sementara pasangan 02 mengangkat isu ekonomi dalam kampanye sebanyak 430 kali.

Ratusan juta pemilih Indonesia tentu berharap akan ada perbaikan dalam kehidupannya sebagai rakyat pembayar pajak. Salah satu pekerjaan rumah pemerintah dalam memperbaiki kehidupan rakyat adalah menghapus ketimpangan ekonomi yang sangat mencolok di negeri ini. 

Laporan World Bank pada 2015 menyebutkan bahwa sejak tahun 2000, ketimpangan ekonomi di Indonesia meningkat pesat. Pertumbuhan ekonomi yang ada lebih dinikmati oleh 20 persen penduduk terkaya daripada masyarakat umum lainnya. Artinya, seberapa pun tingginya pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Indonesia, tetap saja hanya 20 persen orang terkaya yang menikmatinya. Jadi strategi mengatasi kemiskinan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata bisa saja justru strategi yang salah, bila dilakukan tanpa mengoreksi struktur penguasaan sumber-sumber ekonomi.

Ketimpangan ekonomi ini tentu harus diakhiri, siapapun presiden yang terpilih. Dengan berakhirnya ketimpangan penguasaan sumber-sumber ekonomi itu, kita bisa dengan mudah berbicara tentang persatuan, hak asasi manusia, kedaulatan ekonomi, revolusi 4.0 dan sebagainya. Singkatnya, kesetaraan ekonomi menjadi pijakan bagi kita untuk melangkah bahkan meloncat lebih tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa kesetaraan ekonomi, mimpi kita tentang Indonesia yang lebih baik hanya akan menjadi mimpi kosong di siang bolong. Struktur ekonomi yang dikuasai segelintir orang di negeri ini harus dirombak total. Akankah itu diakhiri dengan terpilihnya presiden ke-8 Republik Indonesia?







analisis Lainnya