Analisis
Menguji Kicauan Sandiaga Uno tentang Pasal 33 UUD 1945

Menguji Kicauan Sandiaga Uno tentang Pasal 33 UUD 1945


Oleh Firdaus Cahyadi | Senin, 15 Oktober 2018 11:39 WIB | 292 Views

Sandiaga Uno, calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto, baru-baru ini berkicau di akun twitter terkait pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Menurut kicauannya di twitter pada 10 Oktober 2018 itu, ia dan Prabowo akan mewujudkan Pasal 33 UUD 1945.

"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini salah satu dari janji-janji pendiri bangsa yang saya dan Pak @prabowo akan wujudkan." Begitu ungkapnya di akun twitter @sandiuno.

Pertanyaan berikutnya, sebagai warga negara tentu saja adalah benarkah bila nanti Prabowo dan Sandiaga terpilih di pilpres 2019, akan mewujudkan itu?

Jawaban normatifnya, tentu saja bisa iya bisa tidak. Namun, ada baiknya kita lihat rekam jejak Sandiaga Uno terkait penguasaan lahan (bumi, air dan kekayaan alam di tanah Indonesia). Salah satu penguasaan lahan terbesar di Indonesia adalah terkait dengan perkebunan sawit dan pertambangan. Bagaimana jejak Sandiaga Uno terkait di keduanya?

Seperti ditulis di website dw.com, Tahun 2015 Polda Riau menetapkan PT Langgam Inti Hibrindo sebagai tersangka pembakaran hutan seluas 250 hektare di kabupaten Pelalawan. Ini adalah perusahaan perkebunan sawit anak grup PT Provident Agro Tbk. milik Sandiaga Uno. Bandingkan dengan data BPS tahun 2013 yang menyebutkan rata-rata luas lahan yang dikuasai rumah tangga usaha pertanian hanya seluas 0,89 ha.

Bagaimana dengan perusahan tambang Sandiaga Uno? 
Menurut website Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), pada 2016 silam, banjir lumpur yang melanda kawasan wisata Pantai Pulau Merah, Kabupaten Banyuwangi, tidak lepas dari aktivitas pertambangan emas PT. Bumi Suksesindo (BSI) milik pengusaha Sandiaga Uno, Boy Thohir dan Soeryadjaya. Kawasan yang sebelumnya berstatus Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu ini, mulai resmi dikapling oleh PT. BSI sejak diberikannya izin usaha pertambangan oleh Bupati Azwar Anas melalui SK Bupati No. 188/555/KEP/429.011/2012 dan No. 188/547/KEP/429.011/2012 dengan luas konsesi 4.998 hektar. Dari luas tersebut, PT. BSI mencaplok Gunung Tumpang Pitu seluas 1.942 hektar. Bandingkan dengan jumalh petani gurem di Jawa Timur. Seperti ditulis kompas.com, sekitar 50 persen petani di Jawa Timur adalah petani gurem atau petani dengan kepemilikan lahan rata-rata 0,34 hektar. 

Dengan jejak penguasaan lahan ratusan hingga ribuan hektar, berikut dengan jejak ekologinya, pertanyaanya kemudian adalah mungkinkah jika terpilih di pilpres 2019, penguasaan bumi dan sumberdaya alam di dalamnya, dikembalikan menjadi penguasaan negara untuk kemakmuran rakyat seperti bunyi Pasal 33 UUD 1945? 

 







analisis Lainnya