Analisis
Menagih Komitmen Presiden Terpilih: Terkait SDGs dalam Diplomasi

Menagih Komitmen Presiden Terpilih: Terkait SDGs dalam Diplomasi


Oleh Rachmi Hertanti | Senin, 06 Mei 2019 13:20 WIB | 137 Views

Dalam masa kampanye Pemilu Presiden 2019 sebelumnya, minim terdengar komitmen para capres untuk melaksanakan secara konsisten agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Bahkan, capaian kerja dari petahana di dalam isu SDGs juga tidak terangkat. Sehingga sulit untuk mengukur sejauh mana capaian kinerja dari sisi Petahan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
 
Terkhusus capaian agenda SDGs dalam aspek perdagangan internasional, belum terdengar apa saja indikator yang sudah disusun. Atau, bisa jadi selama ini isu perdagangan internasional dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tidak menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. Padahal, untuk merespon situasi perlambatan perekonomian global yang terkendala perdagangan global dapat dijawab dengan mendorong komitmen negara-negara maju terhadap agenda SDGs terkait aspek perdagangan internasional.
 
Pada Desember 2018, Direktur Jenderal World Trade Organization (WTO), Roberto Azevedo, membangun komunikasi dengan PBB guna meningkatkan kontribusi WTO untuk bekerja dalam isu SDGs, khususnya ditengah krisis lembaga multilateral ini akibat meningkatnya kerjasama regional dan bilateral yang dipilih oleh para anggota WTO ketimbang menyelesaikan isu-isu yang mandek dalam perundingan perjanjian di WTO[1].

 
Masih terdapat ruang kosong kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam perdagangan internasional yang belum disentuh oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada perumusan yang berkualitas dari kelompok masyarakat sipil Indonesia dalam menyusun indicator yang tepat guna melindungi kepentingan rakyat Indonesia dari sistem ekonomi liberal yang selama ini telah terbukti berdampak negative terhadap kehidupan perekonomian rakyat, bahkan perekonomian Indonesia secara makro.
                              
 
SDGs Dalam Perdagangan Internasional
 
Secara spesifik, isu perdagangan disebut dalam Tujuan ke-17 dalam agenda pembangunan berkelanjutan (lihat Box 1). Selain tujuan ke-17, WTO juga telah mengidentifikasi peran perdagangan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan dari beberapa tujuan lainnya, seperti Tujuan 1: menurunkan kemiskinan, Tujuan 2: menghilangkan kelaparan, Tujuan 3: Kesehatan dan kesejahteraan, Tujuan 5: kesetaraan gender, Tujuan 6: pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, Tujuan 9: industry, inovasi, dan infrastruktur, Tujuan 10: mengurangi ketimpangan, dan Tujuan 14: kehidupan dibawah air.
 

Box 1: Goals 17 – Goals of Target
 
17.10 Mempromosikan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis peraturan, terbuka, tidak diskriminatif, dan adil di bawah Organisasi Perdagangan Dunia, termasuk melalui kesimpulan negosiasi berdasarkan Agenda Pembangunan Doha-nya.
17.11 Meningkatkan ekspor negara-negara berkembang secara signifikan, khususnya dengan tujuan untuk menggandakan bagian negara-negara yang paling terbelakang dari ekspor global pada tahun 2020.
17.12. Mewujudkan implementasi tepat waktu dari akses pasar bebas kuota dan bebas kuota pada dasar yang langgeng untuk semua negara yang kurang berkembang, konsisten dengan keputusan Organisasi Perdagangan Dunia, termasuk dengan memastikan bahwa aturan asal preferensial yang berlaku untuk impor dari negara-negara yang kurang berkembang adalah transparan dan sederhana , dan berkontribusi untuk memfasilitasi akses pasar.
 
Dalam rangka mencapai SDGs, WTO menyusun beberapa agenda perdagangan yang penting guna mendorong komitmen negara-negara anggotanya untuk melaksanakan ataupun mereformasi peraturan perdagangan internasional. Peraturan perdagangan internasional yang penting dan harus menjadi rujukan dalam mencapai SDGs seperti: pertama, mendorong penghapusan subsidi ekspor negara maju di sektor pertanian; kedua, meng-amandemen aturan TRIPS; ketiga, mendorong maksimalisasi Aid for Trade untuk LDCs; keempat, membuka keharusan transfer teknologi dalam kegiatan pembangunan industry; kelima, penerapan secara konsisten prinsip-prinsip Special and Differential Treatment (S&DT) dan fleksibilitas untuk negara berkembang dan LDCs; keenam, pelarangan subsidi di sektor perikanan yang mengakibatkan overcapacity, overexploitation, dan berkontribusi terhadap IUFF; dan ketujuh, penerapan duty-free dan quota-free untuk LDCs[2]
 
 
Mendesak Komitmen Special & Differential Treatment Untuk Kepentingan Nasional
 
Membaca dampak perdagangan global terhadap perekonomian nasional, Indonesia menghadapi kerentanan permanen jika tidak disikapi secara serius dan membangun strategi yang tepat dalam agenda pembangunan ekonomi. Dua dekade lebih dari penerapan kebijakan pembukaan pasar dan ekonomi, fakta menunjukan bahwa kebijakan liberalisasi perdagangan yang diambil oleh Indonesia telah berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia dan khususnya perekonomian rakyat.
 
Pasca Indonesia meratifikasi perjanjian WTO pada 1995, terungkap fakta bahwa dari pembukaan liberalisasi pasar di sektor pertanian telah meningkatkan ketimpangan dan kemiskinan petani di pedesaan. Peningkatan aktivitas impor sektor pertanian telah memberikan dampak signifikan terhadap hilangnya akses petani pada lahan termasuk pekerjaan.
 
Laporan BPS 2018 menyebutkan bahwa telah terjadi penyusutan terhadap luas lahan baku sawah, dimana pada tahun 2018 luas lahan hanya sebesar 7,1 juta hektar, sebelumnya di tahun 2017 luas lahan sawah berada pada angka 7,75 Hektar[3], dan 8,12 juta hektar pada 2013. Bahkan, Data sensus pertanian BPS 2018 (SUTAS) menunjukan bahwa terjadi peningkatan jumlah petani gurem sebanyak 1.560.534 orang selama 5 tahun terakhir (2013-2018), dan terjadi penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja disektor pertanian hingga 3,52 juta orang. Pada 2016, angka tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian sebesar 39,22 juta orang[4] dibandingkan dengan tahun 2018 hanya sebesar 35,70 juta orang[5]. Data BPS juga menunjukan bahwa petani lokal 88,27% adalah pekerja informal.
 
Ketidakadilan aturan WTO sudah terlihat sejak penyusunannya. Ketika negara berkembang dipaksa untuk menghapuskan tarif bea masuk barang pertanian dan subsidi domestiknya, sebaliknya negara maju enggan untuk menghapuskan subsidinya. Hingga saat ini perdebatan mengenai subsidi domestic pertanian, khususnya subsidi ekspor, di negara maju masih menjadi isu besar. Bahkan, ketika negara berkembang yang tergabung dalam G33 di WTO mendesak agar subsidi untuk cadangan pangan dihapuskan, negara maju sekali lagi menghambat pembahasannya dan hingga saat ini belum ada keputusan final soal itu.
 
Termasuk ketika negara berkembang mendesak agar isu Special & Differential Treatment yang menjadi mandat Putaran DOHA untuk diselesaikan dalam perundingan WTO, negara maju terkesan alergi dengan isu tersebut dan menolak untuk membahasnya. Bahkan mereka meminta agar putaran Doha tidak lagi dijadikan proritas dan meminta agar WTO segera membahas isu Singapura yang menjadi kepentingan mereka.
 
Penerapan prinsip Special & Differential Treatment (S&DT) dalam perjanjian perdagangan sangat penting untuk negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini karena, prinsip S&DT ini secara umum berisi ketentuan yang memberikan hak khusus kepada negara berkembang dan kemungkinan untuk diperlakukan lebih baik negara maju. Ketentuan khusus ini mencakup, seperti: Pertama, periode waktu yang lebih lama untuk mengimplementasikan Perjanjian dan komitmen; Kedua, langkah-langkah untuk meningkatkan peluang perdagangan bagi negara-negara berkembang; Ketiga, ketentuan yang mewajibkan semua anggota WTO untuk melindungi kepentingan perdagangan negara-negara berkembang; Keempat, dukungan untuk membantu negara berkembang membangun kapasitas untuk melakukan pekerjaan WTO, menangani perselisihan, dan menerapkan standar teknis; dan Kelima, ketentuan yang terkait dengan Anggota negara berkembang (LDC)[6].
 
Dalam situasi memburuknya neraca perdagangan Indonesia saat ini, prinsip S&DT ini dapat diterapkan. Salah satu aturan GATT pasal 8 memberi negara berkembang hak untuk dapat membatasi impor, jika hal itu dilakukan untuk mempromosikan pendirian atau pemeliharaan industri tertentu, atau membantu dalam kasus kesulitan neraca pembayaran.
 
Terhitung sejak 2011 transaksi berjalan Indonesia terus menunjukan penurunan. Bahkan di tahun 2018 transaksi berjalan Indonesia mencapai kondisi paling terburuk. Defisit transaksi berjalan pada triwulan III 2018 tercatat sebesar USD8,8 miliar atau 3,37% terhadap PDB, lebih tinggi dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya yaitu hanya sebesar USD8,0 miliar atau 3,02% terhadap PDB[7]. Kondisi ini tentu menjadikan perekonomian Indonesia menjadi sangat rentan. Defisit transaksi berjalan ini disebabkan oleh menurunnya kinerja perdagangan, khususnya barang, di sepanjang 2018 yang dipengaruhi oleh peningkatan nilai impor ketimbang ekspor. Laporan BPS menunjukan bahwa disepanjang 2018, perdagangan Indonesia mencatat rekor defisit terburuk sepanjang masa yaitu mencapai US$ -8,56 Milyar[8].
 
Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh dilakukan Pemerintah Indonesia sejak tahun 2012 adalah membatasi impor beberapa komoditas tertentu, termasuk adalah pertanian. Namun, kebijakan tersebut malah digugat oleh Amerika Serikat dan New Zealand pada 2013 dan pada akhirnya berdampak kekalahan pada Indonesia. Konsekuensinya adalah Indonesia harus membayar kerugian sebesar Rp.60 Triliun atau segera merevisi UU pangan, UU Hortikultura, dan UU Peternakan.
 
Tentunya jika saja penerapan prinsip S&DT ini dapat diterapkan secara maksimal terhadap Indonesia, maka kerugian ini tidak akan diderita oleh Indonesia. Apalagi, kondisi de-industrialisasi akibat masifnya liberalisasi ekonomi bisa diatasi dengan membolehkan Indonesia untuk dapat menerapkan kebijakan seperti kewajiban kandungan lokal di setiap industry yang ada di Indonesia, kewajiban transfer teknologi, hingga pembatasan impor komoditas tertentu yang mengalami kerugian secara tajam akibat penetrasi produk impor di pasar lokal.
 
Prinsip S&DT ini harus menjadi posisi tawar pemerintah Indonesia dalam berbagai perundingan perdagangan Internasional. Terlebih, dalam KTM WTO mendatang pada tahun 2020, proposal utama Indonesia harus mendesak penyelesaian mandat Putaran DOHA, termasuk memperkuat prinsip S&DT khususnya di sektor pertanian. Indonesia juga harus menolak pembahasan isu baru di WTO jika mandate putaran DOHA tidak diselesaikan.
 
 
Menolak Monopoli Paten Atas Obat Untuk Mencapai Tujuan 3 SDGs
 
Terkait isu kesehatan, penerapan aturan perlindungan paten untuk obat-obatan yang diatur di dalam perjanjian TRIPS (Trade Related on Intellectual Property Rights), telah berdampak terhadap mahalnya harga obat-obatan untuk penyakit katastropik di Indonesia yang dari tahun ke tahun pasiennya mengalami peningkatan. Perlindungan hak paten terhadap perusahaan farmasi di dalam isu obat-obatan, tidak hanya di dalam TRIPs maupun di dalam aturan FTA lainnya, akan memonopoli produksi dan harga obat. Hal ini telah berdampak terhadap hilangnya akses rakyat terhadap obat murah akibat ketiadaannya obat versi generic akibat paten.
 
Setelah tahun 2005 sejak TRIPS ditandatangani harga obat sangat tinggi, seperti pengobatan Hep-C (sofosbuvir) $84.000 per 6 bulan, Kanker treatment $2000 per bulan dan obat TB $1700 per 6 bulan. Padahal dengan memproduksi obat-obatan generic (obat tanpa paten) Negara dapat menurunkan harga obat dan menjamin biaya pengobatan menjadi lebih murah. Pengalaman di India yang memproduksi obat generic sendiri dapat menurunkan harga obat HIV dari US$ 4900/ bulan menjadi US$ 12/bulan, Hepatitis C dari US$ 49.000/bulan menjadi US$ 151/bulan, dan Kanker dari US$ 11.595/bulan menjadi US$ 111/bulan.
 
Selama ini aturan TRIPS Flexibilities masih menemui kendala ketika negara berkembang ingin menerapkannya. Tidak mudah bagi negara berkembang untuk memproduksi obat murah untuk kepentingan publik secara luas, apalagi aturan TRIPS masih memuat ketentuan yang mendiskriminasi pelaksanaan fleksibilitas TRIPS untuk membuka akses rakyat pada obat murah.
 
Bahkan, trend saat ini aturan perlindungan hak paten akan semakin dibuat lebih tinggi atau dikenal dengan istilah TRIPS Plus, seperti penerapan aturan perlindungan Data Eksklusivity, memperpanjang waktu perlindungan paten (lebih dari 20 tahun), maupun IP Enforcement salah satunya melalui mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Tentunya ketidakadilan aturan TRIPS, khususnya TRIPS Plus, yang diterapkan kepada negara berkembang akan menghambat pencapaian SDGs Tujuan 3. Amandemen aturan TRIPS serta menolak TRIPS Plus dalam perundingan perdagangan internasional harus menjadi posisi tawar Pemerintah Indonesia yang tidak dapat ditukar dengan kepentingan apa pun.****
 
Rachmi Hertanti, SH., MH,: Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) - 2016 hingga saat ini. Memiliki latarbelakang pendidikan hukum dan pada 2012 lulus dari S2 Hukum Perdagangan Internasional pada Universitas Indonesia. Sejak tahun 2011 bergabung bersama IGJ dan aktif melakukan kajian serta advokasi terkait isu-isu perjanjian perdagangan dan investasi internasional, seperti WTO, ASEAN, FTA, dan Bilateral Investment Treaty (BIT).
END NOTES
 
[1] https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/dgra_07dec18_e.htm

[2] https://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/sdgs_e/sdgs_e.htm

[3] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181025153705-92-341433/bps-sebut-luas-lahan-pertanian-kian-menurun

[4] Per Agustus yang dilihat perbedaannya year on year.

[5] Laporan Data Sosial Ekonomi BPS 2016 dan 2019

[6] https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/dev_special_differential_provisions_e.htm

[7] Laporan Bank Indonesia, “Laporan Neraca Pembayaran Indonesia, Realisasi Triwulan III 2018”, November 2018

[8] Catatan Awal Tahun IGJ 2019







analisis Lainnya