Analisis
Benarkah Kampanye Pilpres Tak Ekploitasi Isu Agama?

Benarkah Kampanye Pilpres Tak Ekploitasi Isu Agama?


Oleh Firdaus Cahyadi | Rabu, 24 Oktober 2018 12:21 WIB | 328 Views

Semua calon presiden (capres) dalam pilpres 2019 tak satupun yang tidak setuju dengan kebergamaan. Semua kandidat capres menolak menggunakan isu agama dalam kampanye untuk persaingan merebut kursi kekuasaan di 2019. Benarkah demikian?

Akhir-akhir ini muncul pemberitaan mengenai dugaan pembakaran bendera HTI, sebuah ormas yang mengklaim ormas Islam namun telah dilarang di berbagai negara mayoritas Islam, termasuk Indonesia. Setelah video pembakaran bendera itu viral di media sosial, muncul tagar #BelaKalimatTauhid di twitter. Bahkan beberapa akun di twitter mulai memprovokasi aksi turun ke jalan seperti dalam kasus Ahok dalam Pilgub DKI. Salah satunya adalah tweet dari akun yang menamakan dirinya @Dody_Lukas___. Dalam tweetnya pada 25 Oktober 2018 ia menuliskan, "Bangkitlah…,Habibana,GNPF ULAMA tunggu komando mu..Kami bergerak, Allahu Akbar  Ini Hikmah Besar,Momentum kami kembali Turun Gunung. Hakadza Naral Jihad:Jihad yang kami pahami kini yaitu BERJAMAAHNYA DALAM NAUNGAN 2 PANJI TERSEBUT. #BelaKalimatTauhid"

Pertanyaan berikutnya adalah apakah kasus pembakaran bendera mirip HTI akan dipolitisasi elite menjelang pilpres 2019?

Jika kita menelisik ke belakang, isu pelecehan bendera tauhid juga terjadi di tahun politik 2014 silam. Pada tahun itu, muncul karikatur di Jakarta Post yang menggambarkan bendera mirip ISIS yang dibawahnya ada gambar tengkorak. Sebagian orang yang mengencam karikatur itu menilai The Jakarta Post telah melecehkan kalimat tauhid.

Bagaimana tanggapan The Jakarta Post. Seperti ditulis kompas.com, Menurut The Jakarta Post, karikatur tersebut sebenarnya bertujuan mengkritik penggunaan simbol agama dalam tindak kekerasan secara umum, terutama terkait keberadaan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Hampir mirip dengan alasan yang diungkapkan oleh GP ANSOR pada kasus pembakaran bendera yang mirip ISIS.

Pertanyaan berikutnya adalah apa kaitannya isu itu dengan pilpres pada 2014? Marilah kita lihat bagaimana isu itu digiring. Dalam kasus karikatur ISIS di Jakarta Post, sebuah media online SALAM-ONLINE.COM, dalam salah satu artikelnya pada 7 Juli 2014, dalam terasnya menggiring opini untuk mengaitkan karikatur itu dengan Jokowi-Kalla.  The Jakarta Post, Media cetak yang terang-terangan menyatakan dukungannya pada Capres-Cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla, secara mengejutkan telah melecehkan kalimat Allah dan Nabi Muhammad yang dijadikan sebagai bagian dari lambang tengkorak kematian (skull), demikian dilansir spektanews.com, Senin (7/7), begitu media online itu menuliskan. 

Lantas bagaimana dengan opini yang dibangun dalam menyikapi insiden pembakaran bendera mirip HTI saat ini? 

Seperti ditulis detik.com, "Jangan-jangan orang-orang yang bakar-bakar tulisan tauhid itu, jangan-jangan disuruh untuk bikin kita marah, dan dia adu domba," ujar Prabowo. Prabowo menduga aksi pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid itu dilakukan karena kelompok tersebut telah mengetahui akan ada perubahan besar dan perbaikan jika dia terpilih pada Pilpres 2019 kelak. Ketum Partai Gerindra itu pun meminta para pendukung dan santri yang hadir tak terprovokasi dengan aksi tersebut.

Semua kejadian dipolitisir jelang pilpres, baik pilpres 2014 maupun 2019. Emosi umat Islam selalu diaduk-aduk jelang pilpres. Padahal pilpres adalah mekanisme yang biasa dalam demokrasi. Sebagai umat beragama yang hidup di negeri yang beragam seperti Indonesia harusnya kita makin cerdas dalam berpolitik. Jangan mau kita diperalat oleh elite politik untuk kepentingan mereka berkuasa. 

Sebenarnya, sebelum memperalat isu agama untuk kepentingan politik, Indonesia pernah punya pengalaman dengan elite politik yang menggunakan isu komunis untuk berkuasa. Bahkan daur ulang isu komunis itu hingga kini masih terjadi,utamanya setiap menjelang bulan September. 

Di saat emosi kita diaduk-aduk elite politik dengan isu agama dan komunis itulah, kita lupa bahwa sumber-sumber ekonomi telah dikuasai segelintir orang super kaya yang merupakan bagian dari mereka atau justru mereka sendiri. Ayo kita, sebagai pembayar pajak, cerdas!

 







analisis Lainnya