Analisis
Sebulan Kampanye Pilpres, Kampanye Isu Ekonomi di Media Sosial Tak Mencerdaskan

Sebulan Kampanye Pilpres, Kampanye Isu Ekonomi di Media Sosial Tak Mencerdaskan


Oleh Firdaus Cahyadi | Selasa, 30 Oktober 2018 11:14 WIB | 194 Views

Di kampanye pilpres 2019 ini, isu ekonomi mulai dikampanyekan di media sosial oleh masing-masing kubu. Pantauan SatuDunia terkait konten kampanye di media sosial dari akun resmi pendukung masing-masing pasangan capres terlihat bahwa persoalan ekonomi mulai diangkat dalam kampanyenya.

Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, lebih banyak mengkampanyekan persoalan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan di era Jokowi diklaim sebagai bagian dari upaya pemeratan pembangunan. Membangun dari pinggiran, istilah yang sering dipakai kubu Jokowi-Ma'ruf.

Sebaliknya kubu Prabowo-Sandi, lebih banyak mengkampanyekan persoalan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Sebagai pihak oposisi, kampanye kenaikan harga kebutuhan pokok ini diposisikan sebagai ironi dari pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh pemerintah.

Meskipun demikian, masing-masing pasangan nampaknya tidak mendorong kampanye isu ekonomi ini menjadi perdebatan publik yang mencerdaskan. Kubu Jokowi-Ma'ruf misalnya, dalam kampanyenya di media sosial tidak mencoba menawarkan konsep untuk mengoreksi struktur penguasaan ekonomi yang masih timpang di Indonesia. Beberapa kali, memang kubu Jokowi-Ma'ruf mengklaim bahwa pembagian sertifikat tanah adalah bagian dari koreksi atas struktur penguasaan ekonomi yang timpang. Meskipun upaya itu mendapat kritik keras dari penggiat agraria, yang justru mengkuatirkan pembagian sertifikat tanah menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi, yang cepat atau lambat jatuh ke tangan segelintir pemilik modal. Belum ada, atau bahkan tidak ada penjelasan yang komprehensif dari pihak Jokowi-Ma'ruf mengenai upayanya mengoreksi struktur penguasaan ekonomi yang timpang itu.

Hal yang sama juga terjadi di kubu Prabowo-Sandiaga. Naiknya berbagai bahan pokok oleh kubu mereka dicoba ditarik kedalam perosalan struktur penguasaan ekonomi yang timpang. Penguasaan sumber-sumber ekonomi oleh 1% penduduk Indonesia, begitu kata Prabowo Subianto. Bahkan, baik Prabowo maupun Sandiaga, mencoba menariknya persoalan itu pada pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945.

Sekilas itu nampak sebagai sebuah kampanye isu ekonomi mencerdaskan dari pasangan Prabowo-Sandi. Namun, bila ditelisik lebih jauh, kampanye isu ekonomi yang disampaikan pasangan itu memiliki cacat yang serius dan bisa jadi justru membodohi khalayak. Setidaknya ada dua cacat yang menyebabkan kampanye isu ekonomi dari pasangan Prabowo-Sandi tidak mencerdaskan publik.

Pertama, narasi kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok yang menjadi dasar dari upaya pasangan itu menggugat struktur penguasaan ekonomi di negeri ini terlalu dilebih-lebihkan. Bahkan sempat muncul dari kampanye mereka bahwa harga nasi ayam di Jakarta lebih mahal dibandingkan dengan harga nasi ayam di Singapore. Ini jelas sebuah narasi yang dilebih-lebihkan dan cenderung membodohi khalayak.

Kedua, keluarga Prabowo dan Sandiaga adalah pengusaha yang kaya raya. Bisa jadi mereka adalah termasuk dari 1% dari penduduk Indonesia yang menguasai sumber-sumber ekonomi nasional. Nalar publik pun akan berontak, bagaimana mungkin pihak yang masuk dalam 1% penguasa ekonomi menginginkan perombakan struktur penguasaan ekonomi yang timpang, sementara mereka selama ini justru diuntungkan dari ketimpangan struktur ekonomi yang timpang itu. Jika pun benar mereka, meskipun termasuk dari 1% dari penguasa ekonomi Indonesia, menginginkan perubahan struktur penguasaan ekonomi, bagaimana mereka akan melakukannya? Apakah perubahan struktur ekonomi yang timpang akan dimulai dengan redistribusi asset dari keluarga Prabowo, Sandiaga atau Cendana?

Seperti pada kubu Jokowi-Ma'ruf, kubu Prabowo-Sandi, belum atau tidak pernah menyampaikan penjelasan menganai bagaimana perubahan struktur penguasaan ekonomi yang timpang akan dikoreksi?

Alih-alih melakukan penjelasan mengenai bagaimana struktur ekonomi yang timpang dibenahi. Tim kampanye Prabowo-Sandi justru melakukan lompatan dengan menyamakan sosok Prabowo seperti Soekarno (dan Jenderal Soedirman) serta sosok Sandiaga Uno dengan Bung Hatta.

Sebuah lompatan kampanye dari kubu Prabowo-Sandi yang gegabah dan tercerabut dari realitas. Soekarno dan Hatta adalah orang-orang yang memiliki pemikiran sosialisme dalam ekonomi-politik. Sementara, rekam jejak Prabowo-Sandi justru lebih tepat menjadi implementor dari pemikiran kapitalisme. Sebuah lompatan kampanye yang jauh dari mencerdaskan publik.

Tak heran kemudian cucu Bung Hatta, keberatan dengan penyamaan mereka. "Tidak kenal dengan Bung Hatta tidak usah mengibaratkan sebagai Bung Hatta. tidak elok menggunakan nama beliau (dan Eyang Karno) demi kepentingan politik. I'm so done, setiap pilpres nama beliau digadai-gadai. it's getting old @Dahnilanzar" tulis Gustika Jusuf-Hatta, cucu Mohammad Hatta,  dalam akun twitternya, sambil me-retweet video dari akun Twitter Faldo Maldini.

Protes cucu Bung Hatta itu harusnya menjadi masukan bagi masing-masing pasangan capres, untuk menghadirkan kampanye yang mencerdaskan. Sebuah adu gagasan yang merangsang publik untuk berpikir menganai siapa calon yang pantas menjadi Presiden Indonesia. Namun, alih-alih menerima kritik tersebut, Gustika justru mendapat bully atas keberaniannya dalam melontarkan protes. Ini jelas tidak mencerdaskan publik.







analisis Lainnya