Berita Terkini
Sebulan Kampanye Capres di Medsos: Minim Pendidikan Politik

Sebulan Kampanye Capres di Medsos: Minim Pendidikan Politik


Oleh Firdaus Cahyadi | Selasa, 18 Desember 2018 11:32 WIB | 131 Views

CNN Indonesia | Selasa, 13/11/2018 06:02 WIB
Bagikan :    

Jakarta, CNN Indonesia -- SatuDunia, lembaga nirlaba yang fokus di bidang informasi, komunikasi, pengetahuan dan teknologi, merilis laporan pemantauan konten kampanye yang dilakukan calon presiden maupun timnya di media sosial pada periode September-Oktober 2018.

Melalui website www.iklancapres.id, SatuDunia memantau akun media sosial resmi milik pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tim kampanyenya itu di media sosial Facebook, Twitter dan Instagram.

"Berdasarkan pemantauan SatuDunia, tampaknya para tim kampanye capres belum menghadirkan pendidikan politik dalam kampanyenya di media sosial. Setidaknya, ada enam catatan dari SatuDunia dalam satu bulan kampanye," kata Direktur Yayasan SatuDunia Firdaus Cahyadi dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (12/11).
Lihat juga:Andi Arief: Wajah Medsos Rusuh adalah Wajah Kedua Capres Kita

1. Isu Ekonomi Mendominasi


Menurut pantauan SatuDunia, isu ekonomi merupakan isu yang mendominasi kampanye masing-masing capres di media sosial. Pasangan Prabowo-Sandi disebut lebih banyak mengangkat isu ini dibanding Jokowi-Ma'ruf.

Tercatat, tim Prabowo-Sandi hingga 8 November 2018 telah mengangkat isu ekonomi dalam kampanyenya sebanyak 87,01 persen. Sementara tim Jokowi-Ma'ruf hanya 11,69 persen dalam mengangkat isu ini di media sosial.

"Meskipun demikian isu ekonomi dalam kampanye pilpres ini belum menyentuh substansi persoalan. Apalagi menawarkan alternatif dalam menyelesaikan persoalan ekonomi," kata Firdaus.


Firdaus menjelaskan narasi isu tentang persoalan kesenjangan ekonomi yang dibangun tim kampanye Prabowo-Sandi, sama sekali tidak menyentuh akar masalah. Persoalan ini dinilai hanya digambarkan di permukaan, tidak menyentuh akar masalah dari madzab ekonomi yang menyebabkannya. 

"Tawaran gagasan alternatif pun tidak muncul dari pasangan tersebut, karena yang digambarkan masih berada di permukaan," ujarnya.

Hal yang sama juga nampak pada pasangan Jokowi-Ma'ruf. Kata Firdaus, narasi kampanye pasangan tersebut pada isu ini lebih menampakan kerja pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan melalui pembangunan berbagai infrastruktur. 

"Tapi pasangan ini, juga tidak mengungkap sejauh mana infrastruktur mampu mengatasi persoalan kesenjangan sosial di satu wilayah dan antar wilayah. Pasangan ini juga nampak'malu-malu' mengungkapkan madzab ekonomi apa yang dipakai dibalik gegap gempita pembangunan infrastruktur," ujar Firdaus.

Kedua pasangan capres cawapres dikritik tak membahas masa depan infrastruktur pada kesenjangan ekonomi. (Anadolu Agency/Eko Siswono Toyudho)

SatuDunia pun mempertanyakan alasan kedua pasangan yang hanya menyentuh masalah di permukaan dalam isu ekonomi.

"Bisa jadi, masing-masing capres sebenarnya memakai madzab ekonomi yang sama dalam melihat persoalan ekonomi Indonesia. Hanya kemasaannya aja yang seolah-olah berbeda," kata Firdaus.

2. Isu Lingkungan Hidup Tidak Diminati

Menurut pantauan SatuDunia, isu lingkungan hidup hanya satu kali dikampanyekan di media sosial oleh masing-masing pasangan.

Padahal, kata Firdaus, dalam konsep pembangunan berkelanjutan, persoalan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan hidup. 

"Pembangunan ekonomi akan berakhir pada kebangkrutan bila hanya menghasilkan kerusakan alam. Keduanya harus berjalan seiring. Namun, masing-masing capres nampaknya tidak begitu tertarik dengan isu lingkungan hidup dalam kampanye mereka di media sosial," ujarnya.

Kampanye Pilpres di Medsos: Minim Pendidikan PolitikIsu lingkungan tidak menjadi perhatian serius pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandi. (REUTERS/Johannes P. Christo)

Lebih lanjut, Firdaus menyatakan para capres terlihat masih menganut paradigma usang yakni pertumbuhan ekonomi merupakan syarat untuk meningkatkan kesejahteraan. Kondisi ekonomi yang lebih sejahtera dinilai akan menjamin kelestarian lingkungan hidup. 

Padahal, lanjutnya, paradigma usang itu sudah rontok ketika pertumbuhan ekonomi yang mengesampingkan kelestarian alam justru mengakibatkan bencana alam yang pada akhirnya justru membuat masyarakat jauh dari sejahtera.

Sehingga, Firdaus mempertanyakan alasan masing-masing pasangan capres yang seperti enggan atau tidak tertarik untuk mengangkat isu lingkungan hidup dalam kampanyenya.

"Jawabannya, mungkin terletak dari jejak ekologi dari lingkaran dalam masing-masing capres atau justru dari masing-masing pasangan capres itu sendiri," kata dia, "Bukan rahasia umum, bahwa lingkaran dalam dari masing-masing capres bahkan pasangan capres itu sendiri adalah pengusaha-pengusaha di sektor pertambangan, perkebunan skala besar, properti dan sektor-sektor lain yang dalam operasionalnya rentan menyebabkan kerusakan alam."

3. Perempuan Objek dalam Kampanye di Media Sosial
SatuDunia menilai dalam kampanyenya di media sosial, kedua pasangan capres tidak ada yang menyatakan tidak peduli terhadap perempuan. Bahkan ada pasangan capres yang menggunakan istilah emak-emak, sementara pasangan lainnya menggunakan istilah ibu bangsa.

"Namun secara kualitatif itu justru menegaskan perempuan tetap menjadi obyek. Bagaimana tidak, posisi perempuan dengan isu ekonomi, masih dilihat dalam kerangka peran domestiknya," ujar Firdaus.

Sementara itu, peran dan kapabilitas serta pengetahuan perempuan dalam mengatasi persoalan ekonomi tidak dimunculkan. Apalagi peran perempuan dalam pengambilan kebijakan ekonomi disebut hampir dilupakan dalam narasi kampanye masing-masing capres di media sosial.

"Masing-masing tim kampanye capres, masih belum melihat persoalan perempuan secara utuh," ujar Firdaus.

"Kasus kekerasan seksual misalnya, ramai dibicarakan di media massa dan media sosial, namun tidak ditangkap oleh tim sukses untuk dijadikan isu kampanye. Padahal saat ini RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, mandeg," imbuhnya.

4. Isu Agama Masih Digunakan dalam Kampanye 
Meski masing-masing capres telah berkomitmen tidak menggunakan isu SARA dalam kampanyenya, pantauan SatuDunia masih menemukan hal itu di media sosial.

"Salah satu penggunaan isu SARA yang mudah dilihat adalah penggiringan opini dalam kasus pembakaran bendera yang menurut pihak kepolisian adalah bendera HTI," kata Firdaus.

Pantauan SatuDunia, sebagian pendukung Prabowo-Sandi menggiring opini bahwa bendera yang dibakar adalah bendera tauhid dan bukan bendera HTI. Setelah itu, opini digiring bahwa pembakaran bendera itu terkait dengan Jokowi. 

"Terlihatsekalibegaimana penggiringan opini bahwa pembakaranbenderaHTI digunakan untuk kepentingan politikdalampilpres 2019," katanya.


5. Fenomena ‘Membunuh Pembawa Pesan’ di Media Sosial Menguat

Dalam hal ini, SatuDunia menemukan ada pola 'membunuh' pembawa pesan dalam kampanye di media sosial. Istilah membunuh bukan dalam artian secara fisik, melainkan membuat orang yang membawa pesan menjadi bungkam dan tidak lagi bersuara.

Alhasil, label cebong dan kampret muncul terhadap orang yang mengkritik baik itu Jokowi-Ma'ruf atau Prabowo-Sandi.

"Tak peduli apakah Anda benar-benar masuk kelompok kampret atau cebong, karena itu memang tidak memerlukan pembuktian. Begitu pula berbagai makian yang menyertai label kampret atau cebong itu, tidak perlu memerlukan pembuktian," kata Firdaus. 

"Kenapa demikian? Jawabnya mudah, karena pelabelan kampret atau cebong beserta kata-kata makian yang mengikutinya itu memang bukan ditujukan untuk mencari kebenaran," lanjutnya.

Dengan demikian, menurut SatuDunia, pelabelan dan kata makian itu ditujukan agar pengkritik diam dan tidak lagi mengkritik salah satu dari kedua pasangan capres itu. 

Pelabelan itu juga disebut bertujuan agar pesan kritik yang disampaikan tidak dibahas menjadi perdebatan publik di media sosial. 

"Istilah kerennya, mengaburkan persoalan substantif yang muncul dalam pesan itu," kata Firdaus. 

6. Labeling PKI/Komunis
Dalam pemantauan SatuDunia juga masih menemukan penggunaan label PKI atau komunis untuk menyerang lawan politiknya. 

Hal ini menurut SatuDunia, setelah sebagian rakyat Boyolali, Jawa Tengah memprotes pernyataan capres Prabowo Subianto yang dinilai menghina mereka, kini di sosial media muncul labeling PKI sebagai respon dari protes masyarakat tersebut.

"Munculnya penggiringan opini dengan melabel rakyat Boyolali sebagai PKI itu misalnya tampak dari akun di facebook yang menamakan dirinya Suryo Prabowo, pada tanggal 4 November 2018," ujar Firdaus.

Selain itu, FirdausdanSatuDunia juga mencatat masih belum jelasnya pembiayaan kampanye baik di media konvensional maupun di media sosial. Meski lebih murah dan efektif, saat ini di media sosial juga ada buzzer yang menjalankan kampanye.

sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181108183407-32-345099/sebulan-kampanye-capres-di-medsos-minim-pendidikan-politik/2







Berita Lainnya