Opini dan Komentar
Rakyat Bukan Tumbal Elite Politik

Rakyat Bukan Tumbal Elite Politik


Oleh Firdaus Cahyadi | Kamis, 04 Oktober 2018 11:04 WIB | 197 Views

Beberapa ketegangan terjadi antara massa yang pro dan anti 2019 Ganti Presiden. Akhirnya ketegangan sosial terjadi juga di berbagai daerah, setelah sekian lama narasi perang suci agama dibangun untuk pilpres 2019. Ketegangan sosial di berbagai daerah tidak bisa dilepaskan dari narasi perang suci agama yang sering dilontarkan para elite politik.

Bahkan tak jarang gerakan pergantian presiden di 2019 pun dianalogikan dengan perang suci di era Nabi Muhammad SAW.  Sebelumnya, seorang elite politik senior membuat kategori Partai Allah dan Partai Setan. Jika agama sudah dijadikan alat untuk propaganda politik elite, maka ketegangan sosial adalah sebuah keniscayaan.

Ketika narasi-narasi perang suci untuk kepentingan elite di pilpres 2019 terus dipropagandakan, sebagian massa pun menganggap bahwa narasi-narasi itu sebagai kebenaran. Kita pun lantas ingat dengan sosok Paul Joseph Goebbels, seorang pakar propaganda di rezim fasis Nazi.
Teknik propaganda Paul Joseph Goebbels dinamakan Argentum ad nausem atau lebih dikenal sebagai teknik Big Lie (kebohongan besar). Prinsip teknik proaganda itu adalah menyebarluaskan berita bohong sebanyak mungkin dan sesering mungkin hingga kemudian kebohongan tersebut dianggap sebagai suatu kebenaran. Itulah yang kini terjadi dengan narasi tentang perang suci untuk pilpres 2019 mendatang.

Di Indonesia, teknik Argentum ad nausem pernah juga digunakan di era 1965. Hasilnya, ratusan ribu hingga jutaan orang dibunuh dan dipenjarakan tanpa proses pengadilan dengan tuduhan komunis. Apakah kita ingin mengulang sejarah gelap negeri ini seperti di tahun 1965? Tentu saja tidak.
Untuk itulah persoalan pilpres 2019 harus didudukan secara proporsional. Persoalan pilpres 2019 adalah perhelatan politik biasa dalam demokrasi. Pilpres 2019 ajang bagi warga untuk memilih presiden bukan arena peperangan yang pilihannya adalah hidup atau mati.

Kini ketegangan sosial sudah terlanjur terjadi di berbagai daerah. Rakyat di berbagai daerah telah bersitegang dengan sesamanya. Lantas siapa yang diuntungkan? Jawabannya jelas, bukan rakyat yang diuntungkan dari ketegangan sosial yang dipicu narasi perang suci di pilpres 2019. Pihak yang paling diuntungkan tentu saja adalah segelintir elite politik. Kenapa elite politik diuntungkan ketika masyarakat bertikai atas dasar SARA dalam pilpres 2019?

Ketika rakyat bertikai atas dasar SARA maka persoalan-persoalan yang sejatinya mereka hadapi menjadi kabur. Agenda-agenda ekonomi-politik kerakyatan yang terkait dengan kehidupan masyarakat pun luput mereka perjuangan. Tanpa sadar rakyat digiring untuk mengikuti agenda-agenda ekonomi-politik elite. Singkat kata, ketika rakyat bertikai atas dasar SARA, agenda politik ekonomi-politik kerakyatan akan digantikan dengan agenda ekonomi-politik elite yang tercerabut dari derita khalayak. Pilpres pun hanya sekedar menjadi pesta bagi elite dan derita bagi rakyat.

Agenda utama ekonomi-politik kerakyatan adalah mengatasi persoalan ketimpangan penguasaan sumber daya ekonomi. Mengacu data Credit Suisse, Bank Dunia mencatat kelompok 10 persen orang kaya menguasai sekitar 77 persen dari seluruh sumber daya ekonomi di negara ini. Persoalan ini yang harusnya menjadi concern para elite politik di negeri ini pada pilpres 2019, bukan propaganda mengenai perang suci.

Pertanyaannya adalah kenapa agenda utama ekonomi-politik kerakyatan itu tidak menjadi agenda elite di pilpres 2019? Jawabannya sebenaranya sederhana. Agenda ekonomi-politik kerakyatan itu mensyaratkan adanya redistribusi penguasaan sumber daya ekonomi di negeri ini. Jika agenda redistribusi penguasaan sumber daya ekonomi menjadi agenda politik di pilpres berarti para elite itu sedang melakukan bunuh diri kelas.

Bagaimana tidak, sebagian para elite politik yang berlaga di pilpres 2019 adalah orang-orang yang disokong oleh 10 persen orang kaya yang menguasai 77 persen sumber daya ekonomi. Drama penentuan bakal calon wakil presiden (bacawapres), yang diwarnai dengan adanya gosip tentang  mahar politik kardus seharga Rp.1 trilyun, beberapa waktu yang lalu adalah sebagian indikasi dari ’keterlibatan’ 10 persen orang super kaya di Indonesia di dalamnya.

Dilupakannya agenda ekonomi-politik kerakyatan di pentas politik bukan saja dikarenakan sokongan 10 persen orang super kaya terhadap sebagian kandidat capres, namun juga karena tidak ada partai politik yang secara tegas memiliki visi kerakyatan. Hal itu nampak ketika model pembangunan mulai menyingkirkan rakyat dari sumber-sumber kehidupannya, tidak ada partai politik yang berada di garis depan membela mereka secara politik.
Lihatlah, bagaimana korban lumpur Lapindo, petani Kulon Progo, Kendeng dan berbagai daerah lainnya yang berjuang sendirian ketika mereka disingkirkan dari sumber-sumber kehidupan mereka atas nama pembangunan. Sebagian para elite parpol malah asyik memainkan irama permusuhan dengan narasi perang suci agama.

Lantas, apa yang bisa dilakukan oleh rakyat yang agenda ekonomi-politiknya ditinggalkan oleh elite? Tidak ada jalan lain, rakyat harus mulai membangun kesadaran untuk bergandengan tangan, membangun narasi tandingan tentang agenda ekonomi-politik kerakyatan berupa redistribusi penguasaan sumber daya ekonomi.

Agenda redistribusi penguasaan sumber daya ekonomi tidak akan pernah muncul dari para elite politik. Agenda itu harus muncul dari 90 persen rakyat Indonesia yang hanya menguasai sekitar 23 sumber daya kekayaan di negeri ini. Adu domba dengan narasi perang suci di pilpres 2019 adalah bagian dari upaya untuk mengaburkan agenda ekonomi-politik kerakyatan dari 90 persen rakyat Indonesia. Bagaimana pun juga, rakyat tidak seharusnya menjadi tumbal elite politik untuk melanggengkan ketimpangan penguasaan sumber daya ekonomi di negeri ini.

Sumber gambar: https://www.klikanggaran.com/peristiwa/jaringan-98-diskualifikasi-otak-politik-uang-dan-kecurangan-pidana.html


Apakah anda memiliki pandangan atau opini yang ingin anda tampilkan di website ini? mari bergabung bersama kami dan tulis opini anda terkait Iklan capres dan kampanye capres.
Kirim Opini Anda





Opini Anda Lainnya