Opini dan Komentar

Isu Keberagaman dalam Jagat Kampanye Capres: Gaung yang Redam


Oleh Dini Febriani | Rabu, 20 Februari 2019 13:27 WIB | 158 Views

Keberagaman. Kata itu yang pertama kali mengadar di benak saya ketika berjumpa dengan nama “Indonesia”. Tidak perlu saya mengudar tentang kebinekaan; kita mafhum mengapa penggalan frasa dari kakawin “Sutasoma” gubahan Mpu Tantular dinukil, dijadikan semboyan negara. Memang pahamlah kita: Indonesia bukan tentang kumpulan orang dengan emblem sama yang merasa seragam mereka paling cemerlang.

Namun, kita harus mengiakan bahwa kumpulan orang itu ada. Penyangkalan atas keberagaman lazim saja, seolah-olah Indonesia beredar di orbit mereka sendiri … kita tahu itu. Lalu, ketika pemegang tampuk kekuasaan menyundut dan mengasuh intoleransi, tidak aneh jika kesewenang-wenangan terhadap yang marginal serasa dilegitimasi. Sampai di sini, kita mengerti duduk perkaranya.

Melawat Kandidat: Pentas dan Pemirsa

Pasangan capres dan cawapres, kala pengambilan nomor urut pada September tahun yang lalu. | Sumber gambar: Tempo

Saya menengok pada hari ini, pada musim Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 yang bising. Adalah banal kita melihat konten-konten kampanye calon presiden (capres) lalu-lalang di dalam dan luar layar gawai. Kedua pasangan calon (paslon) membingkai citra seapik mungkin; membungkus jeroan dengan buntel serapat-rapatnya.

Penetapan dua capres tidak memberikan angin apa-apa, setidaknya bagi saya—sejujurnya, pada Pilpres 2014 yang lalu saya tidak memilih siapa-siapa. Jadi, pengumuman yang disiarkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada September tahun yang lalu serupa makanan kedaluwarsa yang kembali disuguhkan: jangankan mengambil, menoleh pun saya enggan.

Joko Widodo (Jokowi), petahana kita, telah dilejitkan dengan imaji progresif: dekat dengan generasi milenial yang komunal—kita bisa melihat Partai Solidaritas Indonesia, partai anom yang dihuni para kawula muda, dengan ketua yang memiliki tiga “idiosinkrasi” (perempuan, penganut Kristen, dan keturunan Tionghoa), melekap ke kutubnya—, identik dengan semangat pluralisme, dan memasyarakat dengan gerak-gerik—kalau bukan gimik—yang pop.

Sosok Jokowi yang revolusioner seolah-olah lumat ketika Ma’ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), bersanding dengannya sebagai calon wakil presiden (cawapres). Kini Jokowi seperti memboncengkan Ma’ruf untuk membentengi diri dari cap komunis dan anti-Islam yang acap dilantingkan oleh kubu lawan. Ia juga seakan-akan ingin merenggut votum yang selama ini berpihak kepada oposisi, yang kita tahu milik siapa: muslim konservatif. Jokowi serasa mencari keamanan, mengakui adanya superioritas mayoritas.

Bagi minoritas, entah dari segi agama atau etnis, pencalonan Ma’ruf seperti gertakan nyata. Jika kita menengok sepak terjang Ma’ruf di perpolitikan Indonesia—yang ternyata berpengaruh besar, meski sosok Ma’ruf tidak menyita begitu banyak perhatian—, mereka memang patut menggeleng keras atas keputusan “taktis” Jokowi.

Ma’ruf memberi ruang diskriminasi terhadap pengikut Islam Ahmadiyah dengan fatwa pelarangan dan tuduhan aliran sesat, yang berbuntut penyegelan masjid dan penyerangan jemaah. Ia menentang keputusan Mahkamah Konstitusi berkait dengan penghayat yang dapat menulis aliran kepercayaannya pada Kartu Tanda Penduduk; menolak peninjauan Surat Keputusan Bersama Dua Menteri tahun 2016 yang merongrong eksistensi rumah-rumah ibadah agama minoritas. Yang terpopuler: ia memberatkan Basuki Tjahaja Purnama (BTP)—yang kala itu sedang bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2017 di tengah sengitnya permainan politik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)—dalam kasus penistaan agama dengan fatwa penghinaan terhadap Alquran dan ulama.

Berkait dengan kasus yang menimpa BTP, fatwa MUI yang diteken oleh Ma’ruf telah menggerakkan gelombang unjuk rasa dari kalangan muslim reaksioner yang menginginkan bui bagi BTP. Kebanyakan mereka yang memang kontra terhadap status agama dan etnis BTP adalah orang-orang yang mendukung terpilihnya oponen, Prabowo Subianto, pada Pilpres 2019.

Jika ditilik, rata-rata moralis religius di barisan Prabowo adalah mereka yang cenderung intoleran terhadap pemeluk agama atau etnis yang berlainan. Banyak dari mereka yang ripuh mengharamkan ucapan “Selamat Natal” adalah penulis tagar “#2019GantiPresiden” di lini masa Twitter. Salah seorang yang menyerukan aksi “Bela Bendera Tauhid” di grup Facebook “2019 Ganti Presiden” tampaknya tergabung dalam organisasi muslim daerah yang kemarin melarang fasilitasi perayaan Imlek.

Tidak sedikit akun-akun Twitter, personal atau robot, yang melantamkan pengharaman ucapan “Selamat Natal” juga menyertakan tagar “#2019GantiPresiden”.
Seruan aksi “Bela Bendera Tauhid” dalam grup “2019 Ganti Presiden” atas nama Forum Muslim Bogor, organisasi daerah yang menerbitkan sebaran pelarangan fasilitasi Imlek.

Lalu, apa sikap Prabowo, serta cawapresnya, Sandiaga Uno—yang memenangkan Pilkada Jakarta 2017 bersama Anies Baswedan, konon karena politik SARA—terhadap telatah gerombong yang mengaku berada di polar mereka itu? Ini menarik sebab baik Prabowo maupun Sandi tidak menyandang latar belakang muslim yang kental. Namun, sejauh ini belum ada krida yang berarti. Melihat kekaburan itu, kita layak ragu mereka bisa menjadi pemuka yang sedia menggerus intoleransi.

Benang merah sudah bisa kita tarik. Semua yang riuh rendah itu cukup menjadi kausa yang tegas: di arena mana pun, tidak ada bangku bagi minoritas.

Menyoroti Isi Kampanye, Melihat yang Diredupkan

Iklan Capres, sebuah situs web yang melakukan pemonitoran terhadap iklan kampanye Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi, merekam bahwa “Keberagaman” bertengger di peringkat ketiga isu yang paling sering dimunculkan di media sosial, dengan isu “Demokrasi dan Hak Asasi Manusia” di peringkat pertama dan isu “Ekonomi” di peringkat kedua. Prabowo-Sandi (130 kali) lebih banyak mengunggah konten-konten isu ini dibanding Jokowi-Ma’ruf (97 kali).

Pada isu “Keberagaman”, Prabowo-Sandi mengunggah lebih banyak konten daripada Jokowi-Ma’ruf.
Jumlah konten kampanye sebaran kedua paslon di masing-masing media sosial.
Sub permasalahan dari isu “Keberagaman”.

Dalam sub permasalahan “Keberagaman Suku dan Etnik”, Jokowi-Ma’ruf (21 kali) lebih banyak bersuara daripada Prabowo-Sandi (17 kali). Sayang, kemajemukan yang diangkat kedua paslon sekadar jargon. Utilitas pembangunan infrastruktur malah menyisip—padahal ia punya tempat sendiri—dalam konten-konten milik Jokowi-Ma’ruf. Sementara itu, Prabowo-Sandi jamak memajang konten-konten semacam “deklarasi persaudaraan” yang transendental.

Laman satu daftar konten kampanye sub permasalahan “Keberagaman Suku dan Etnik” milik Jokowi-Ma’ruf.
Salah satu konten sub permasalahan “Keberagaman Suku dan Etnik” yang berkait dengan kebijakan pembangunan infrastruktur Jokowi. Adakah urgensi?
Laman satu daftar konten sub permasalahan “Keberagaman Suku dan Etnik” milik Prabowo-Sandi.
Salah satu konten sub permasalahan “Keberagaman Suku dan Etnik” yang memperlihatkan pertemuan deklarasi yang dihadiri Sandi. Apakah sudah mendekati problem yang faktual?

Jika kedua paslon ini sudi menyelam ke dasar, ada yang bisa disampaikan lebih dari kebanggaan yang tidak begitu menyentuh substansi itu, misalnya mencari akar problem atas hasil surveiKomisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kompas yang menunjukkan kuatnya kecenderungan segregasi berdasarkan ras dan etnis di masyarakat. Andai Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi mau, mereka bisa menjanjikan jaminan perlindungan bagi mereka yang terpinggirkan, agar kasus-kasus seperti penghilangan hak kepemilikan tanah bagi warga keturunan Tionghoa dan bias rasial terhadap mahasiswa-mahasiswa Papua kelak tidak terjadi lagi.

Kita juga belum bisa berharap pada isi kampanye dua paslon dengan sub permasalahan “Keberagaman Agama dan Keyakinan”. Seperti yang dibabarkan dalam salah satu artikel analisisyang dimuat di Iklan Capres, dua paslon masih saling melempar sentimen agama, seperti pada musim Pilpres 2014, yang targetnya melulu umat Islam. Yang kini sedang terjadi adalah Prabowo-Sandi (60 kali), dengan konten lebih banyak, memiliki bahasan sentral yang sama dengan Jokowi-Ma’ruf (53 kali), yang mengunggah lebih sedikit, yakni tentang pesantren.

Laman satu daftar konten sub permasalahan “Keberagaman Agama dan Keyakinan” milik Jokowi-Ma’ruf.
Salah satu konten sub permasalahan “Keberagaman Agama dan Keyakinan” oleh partai pengusung Jokowi-Ma’ruf yang menunjukkan “pemusatan” pesantren.
Laman dua daftar konten sub permasalahan “Keberagaman Agama dan Keyakinan” milik Prabowo-Sandi.
Salah satu konten sub permasalahan “Keberagaman Agama dan Keyakinan” yang diunggah partai pengusung Prabowo-Sandi yang memamerkan momen lawatan Prabowo ke pondok pesantren.

Bicara tentang pesantren, pada Oktober tahun yang lalu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diwartakan tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Selain dianggap sentralistis, RUU itu juga memetik penentangan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia karena memuat beberapa pasal yang dinilai membatasi aktivitas sekolah minggu dan katekisasi. Sementara Jokowi tengah menyodok DPR agar RUU itu lekas dirampungkan dan Ma’ruf mengingini adanya Menteri Pendidikan Pesantren, Prabowo-Sandi bisa saja mengindahkan kebutuhan pendidikan umat agama-agama lain dalam isi kampanye, misalnya sekolah-sekolah Hindu dan Konghucu yang kekurangan tenaga pengajar. Belum, siapa pun belum menyoal tingginya intoleransi guru agama Islam di bangku TK hingga SMA.

Jadi, ketika ada yang menuding-nuding keterpilihan Prabowo-Sandi kelak dapat mengizinkan para sektarian berlaku sewenang-wenang, saya rasa kurang tepat. Kita tidak boleh lupa: Meiliana yang terganggu oleh suara keras dari masjid itu dijegal hukuman delapan belas bulan penjara, sedang penduduk yang merusak rumahnya, bahkan wihara, balai pengobatan, dan yayasan sosial dilimpahi sanksi yang bebannya tidak mencapai setengah dari beban vonis untuknya. Jangan juga kita alpa bahwa ada surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani seorang istri sebagai tanda ia berkenan nisan salib di pusara suaminya dipotong oleh warga. Jadi, ini yang tepat: absensi petahana dalam menanggapi kasus-kasus seperti di atas sudah terang memakbulkan kegaliban laku semena-mena yang dicemaskan itu.

Kalau kita hendak berkaca pada perkara-perkara hari ini, patutlah kita memasalahkan ketidakmampuan dua paslon dalam menawarkan perawatan kebinekaan. Mereka tampak semufakat: tunduk kepada tekanan golongan yang jumlahnya terbanyak, demi langgeng atau naiknya kuasa. Jika kita sudah tahu siapa kampiunnya, apa lagi yang mesti diperlagakan? [*]

***

Tulisan ini diikutsertakan dalam Lomba Blog “Blogger Cerdas Menulis, Rakyat Cerdas Memilih” yang diselenggarakan oleh Iklan Capres (Satu Dunia).


Apakah anda memiliki pandangan atau opini yang ingin anda tampilkan di website ini? mari bergabung bersama kami dan tulis opini anda terkait Iklan capres dan kampanye capres.
Kirim Opini Anda





Opini Anda Lainnya